Pemprov Akan Temui Kemenag untuk Bahas Bandara Radin Inten II Jadi Embarkasi Haji Penuh
Pekan depan, kata Bambang, pihaknya akan menemui Kemenag untuk membicarakan perkembangan embarkasi haji.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai embarkasi haji penuh.
"Kalau kita hanya mengupayakan perubahan status. Karena memang bandara ini sebelumnya sudah internasional," kata Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo, Minggu (1/3/2020).
Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata Bambang, yakni memperpanjang landasan pesawat.
"Kemudian apron Fs30 juga sudah ready, dan akan diuji coba lagi untuk overlay-nya," tambahnya.
• Ini 3 Syarat Embarkasi Haji yang Harus Dipenuhi Pemprov Lampung
• Siap Embarkasi Haji 2020, Radin Inten II Kini Punya Landasan 3.300 Meter
• Perbuatan Bejat Kakek di Pringsewu Terbongkar karena Korban Tak Kunjung Menstruasi
• Sopir dan Penumpang Avanza Kabur Seusai Ditabrak KA Babaranjang di Sungkai Utara
Pekan depan, kata Bambang, pihaknya akan menemui Kemenag untuk membicarakan perkembangan embarkasi haji.
Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Lampung M Ansori mengatakan hal serupa.
Ia optimistis Bandara Radin Inten II segera menjadi embarkasi haji penuh.
"Kemarin kita habis bertemu dengan Pak Gubernur Arinal Djunaidi. Semangat Pak Gub harus disikapi," katanya.
3 Syarat Embarkasi
Sebelumnya Kementerian Agama RI meminta Pemerintah Provinsi Lampung memenuhi tiga persyaratan untuk mewujudkan embarkasi penuh haji pada 2020 mendatang.
Ketiganya adalah mempersiapakan instrumen landing system, uji coba keamanan dan keselamatan, dan izin prinsip.
Hal itu disampaikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Mizar Ali saat berkunjung ke kantor Pemprov Lampung, Senin (16/12/2019).
"Tentunya, atas nama Kemenag RI kami menyambut baik dan mendukung penuh embarkasi haji. Namun kami tetap menanyakan komponen syarat yang harus dipenuhi," ungkapnya.
Mizar mengatakan, beberapa persyaratan tersebut harus segera dipenuhi oleh Pemprov Lampung.
"Berdasarkan surat keputusan kemarin, beberapa persyaratan tersebut memang belum ada. Jadi kami minta persyaratan ini untuk dipenuhi secepatnya," ujarnya.
