Lagi, Lampung Gagal Jadi Embarkasi Haji Penuh Tahun 2020, 3 Persyaratan Belum Terpenuhi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Status Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sebagai bandara embarkasi penuh untuk perjalanan haji, tampaknya belum bisa dilakukan di Tahun 2020.

Instrumen Landing System (ILS) yang menjadi salah satu indikator penetapan embarkasi haji penuh, belum juga terpasang di bandara yang sering disebut Branti tersebut.

Plt Kakanwil Kemenag Lampung Warsil mengatakan, sampai saat ini, belum ada keputusan untuk Branti menjadi embarkasi penuh.

ILS merupakan alat bantu navigasi untuk membantu penerbang mendaratkan pesawatnya secara instrumen tepat pada landasan pacu atau landing area.

"Jadi itulah yang menjadi kendalanya (belum terpasang ILS)," kata Warsil, Senin (9/3/2020).

• Bandara Radin Inten II Tetap Layani Jemaah Umrah, Manajer Humas: Kami Sesuai Regulasi

• Pemprov Akan Temui Kemenag untuk Bahas Bandara Radin Inten II Jadi Embarkasi Haji Penuh

• VIDEO Geledah Rumah Artis Ririn Ekawati, Polisi Temukan Psikotropika Golongan 4

• 5 Fakta Peristiwa Kesurupan Massal di SMPN 22 Bandar Lampung, Terjadi Seusai Upacara

"Kami juga sudah menerima surat resmi dari Kementerian Dirjen PHU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), bahwa Branti belum memenuhi syarat sebagai embarkasi haji penuh," imbuh Warsil.

Warsil pun berharap, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bisa mengupayakan, agar Lampung menjadi embarkasi haji penuh.

Pada Selasa (3/3/2020), lanjut Warsil, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia didampingi Kabid Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Lampung M Ansori, Kadishub Lampung Bambang Sumbogo, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Lampung dan juga Eksekutif GM Angkasa Pura II Cabang Radin Inten II Lampung, Asep Kosasih Samapta, menyambangi kantor Kemenang RI untuk membicarakan hal tersebut.

Kehadiran rombongan Lampung tersebut diterima jajaran Dirjen PHU Kemenag RI.

Kemudian, pada Kamis (5/3/2020), terus Warsil, rombongan Lampung kembali datang ke Dirjen PHU Kemenag RI.

Namun upaya tersebut, kata Warsil, masih belum membuahkan hasil.

Warsil mengungkapkan, justru Kemenag RI menetapkan Bandara Kertajati Bandung, Jawa Barat, sebagai embarkasi haji penuh.

"Kemarin juga kami bersama Dishub Lampung dan Karo Kesra Setprov Lampung dan tim, datang ke Bandara Kertajati untuk studi banding, kenapa mereka bisa menjadi embarkasi penuh," jelas Warsil.

Kadishub Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, penetapan Lampung sebagai embarkasi haji penuh bukan hanya dari pihak Dishub Lampung yang mengupayakan.

Tetapi, kata Bambang, semua stekholder.

"Kami (Dishub) hanya dari sisi saspras (sarana prasarana) saja. Kalau Kemenag itu wajib menyediakan asrama haji dan embarkasi juga endingnya kepada Kemenag," ungkap Bambang.

"SK embarkasi haji itu kan dari Kemenag, kalau SK (bandara) internasionalnya memang ada di Perhubungan," ucap Bambang.

"Salah satunya yang diminta dalam persyaratan itu (embarkasi haji penuh) status bandara (internasional), lalu pesawat berbadan lebar dengan minimal 325 tempat duduk bisa landing termasuk ILS," imbuh Bambang.

Menurut Bambang, syarat terpasangnya ILS, kemudian dokumen keselamatan dan izin prinsip dari Arab Saudi, adalah persyaratan tambahan yang diberikan oleh Kemenag RI.

"Semuanya itu (syarat) tidak ada di dalam SKB (surat kerja sama bersama) dan Lampung kaget," ucap Bambang.

Bambang mengatakan, persyaratan tambahan tersebut baru diketahui pada Desember 2019 saat perwakilan Kemenhub datang ke Lampung.

"Jadi kami bingung, bagaimana mempersiapkan persyaratan itu semua, tapi saya optimis tahun depan kita (Lampung) bisa menjadi embarkasi haji penuh dan itu harapan masyarakat Lampung," tandas Bambang.

3 Syarat Embarkasi

Sebelumnya Kementerian Agama RI meminta Pemerintah Provinsi Lampung memenuhi tiga persyaratan untuk mewujudkan embarkasi penuh haji pada 2020 mendatang.

Ketiganya adalah mempersiapakan instrumen landing system, uji coba keamanan dan keselamatan, dan izin prinsip.

Hal itu disampaikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Mizar Ali saat berkunjung ke kantor Pemprov Lampung, Senin (16/12/2019).

"Tentunya, atas nama Kemenag RI kami menyambut baik dan mendukung penuh embarkasi haji. Namun kami tetap menanyakan komponen syarat yang harus dipenuhi," ungkapnya.

Mizar mengatakan, beberapa persyaratan tersebut harus segera dipenuhi oleh Pemprov Lampung.

"Berdasarkan surat keputusan kemarin, beberapa persyaratan tersebut memang belum ada. Jadi kami minta persyaratan ini untuk dipenuhi secepatnya," ujarnya.

Menanggapi sorotan Kemenag RI, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan siap memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kemenag.

Menurutnya, embarkasi penuh haji dari Bandara Raden Inten II harus terwujud.

Sebab, hal itu menyangkut 90 persen kepentingan umat beragama di Provinsi Lampung.

"Kalau urusan embarkasi haji ini jadi urusan saya. Saya menyatakan siap untuk memenuhi persyaratannya. Karena ini menyangkut 90 persesn kepentingan umat beragama di Lampung," tandas Arinal.

Arinal menyebutkan, penduduk di Provinsi Lampung saat ini mencapai sekitar 9,7 juta jiwa.

Sekitar 90 persen adalah Muslim yang harus difasilitasi dan dipermudah untuk kepentingan peribadahan.

"Jadi penduduk Lampung ini terbesar nomor dua di Sumatera, hingga mencapai 9,7 juta jiwa, dan 90 persennya muslim," terang Arinal.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menambahkan, pihaknya segera menindaklanjuti persyaratan yang diminta oleh Kemenag RI.

"Untuk izin prinsip kita akan buat surat. Nanti kita kirim ke Kementerian Perhubungan dan  nanti mereka yang akan mengajukan izinnya," sebut Bambang.

Mengenai uji coba keamanan, keselamatan dan instrumen landing system, pihaknya bersama stakeholder terkait akan mempersiapkan pesawatnya terlebih dahulu.

Kendati demikian, pihaknya menargetkan awal 2020 uji coba keamanan dan keselamatan sudah dapat terlaksana.

"Uji coba ini kita akan diskusikan dulu mau pakai pesawat yang mana. Tapi mudah-mudahan awal tahun sudah bisa kita lakukan," terang Bambang. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)