Breaking News:

Eksekusi Terpidana Fee Proyek Lampura

Eks Kadis PUPR Lampung Utara Bantah Enggan Satu Lapas dengan Bupati Nonaktif Lampura

Syahbudin pun meminta dengan hormat agar Agung Ilmu Mangkunegara diperkenankan dibina di Lapas Kelas I Bandar Lampung sesuai dengan keinginan.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
Ilustrasi - Mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampung Utara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (13/1/2020). Eks Kadis PUPR Lampung Utara Bantah Enggan Satu Lapas dengan Bupati Nonaktif Lampura. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pacsaeksekusi jaksa eksekutor KPK, eks Kadis PUPR Lampura Syahbudin membantah, dirinya tak mau satu tempat dengan Bupati nonaktif Lampura Agung Ilmu Mangkunegara, dalam menjalani masa pidana.

KPK melalui jaksa eksekutor resmi melaksanakan eksekusi terhadap empat terpidana kasus suap fee proyek Lampung Utara, yakni Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) Bupati nonaktif Lampura, Raden Syahril paman AIM, Mantan Kadis PUPR Lampura Syahbudin, dan Mantan Kadisdag Lampura Wan Hendri, Selasa (21/7/2020).

Hal ini tertuang dalam sepucuk surat yang ditulis tangan serta ditandatangani oleh Syahbudin dan diterima oleh Tribunlampung.co.id, Selasa, 21 Juli 2020 malam.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Ham tersebut, Syahbudin mengaku merasa senang hati telah dilakukan eksekusi untuk dibina di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

"Hari ini ada pemberitaan di media sosial elektronik atau di media lainnya, yang memberitakan bahwa saya tidak mau dalam lapas yang sama bersama Bapak Agung Ilmu Mangkunegara," tulisnya dalam sepucuk surat tersebut.

TONTON JUGA:

"Sebagai warga binaan Lapas Kelas I Rajabasa Bandar Lampung berita tersebut tidaklah benar saya tidak pernah menyampaikan ke media manapun," kata Syahbudin dalam guratan pena.

Syahbudin pun meminta dengan hormat agar Agung Ilmu Mangkunegara diperkenankan dibina di Lapas Kelas I Bandar Lampung sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

 BREAKING NEWS Jaksa Eksekutor KPK Lakukan Eksekusi 4 Terpidana Suap Fee Proyek Lampura

 BREAKING NEWS Jaksa KPK Eksekusi 4 Terpidana Kasus Suap Fee Proyek Lampung Utara

 Bupati Agung Minta Ditahan di Lampung, Begini Kata Hakim

 BREAKING NEWS Basarnas dan BPBD Lamteng Temukan Jenazah Diduga Tenggelam di Sungai Way Seputih

"Wewenang warga binaan ditempatkan di manapun adalah wewenang penuh Kemenkumham."

"Demikian surat ini saya sampaikan agar dengan maksud tidak ada lagi kesalahpahaman kami sesama warga binaan," tulis Syahbudin dalam surat tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved