Pergub New Normal di Lampung Mulai Berlaku, Ada Sanksi bagi Pelanggar

Untuk sanksi administratif terdiri dari teguran lisan, terguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin.

Kemudian untuk sanksi daya paksa polisional terdiri dari membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah, menyanyikan lagu nasional, melakukan push up dan mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.

Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergub ini juga mengatur terkait pelaksanaan aktivitas di rumah makan/restoran, di tempat sarana dan kegiatan olahraga, pertandingan keolahragaan dan pusat pelatihan olahraga, di tempat fasilitas umum simpul dan moda transportasi.

Kemudian pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum di lokasi wisata, di tempat jasa perawatan kecantikan/rambut, di tempat jasa ekonomi kreatif, di tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah, di tempat penyelenggaraan event/pertemuan, di tempat bidang perbankan, ditempat satuan pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan latihan, di tempat acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

Fahrizal mengatakan, untuk aktivitas di tempat kerja yang gedungnya bertingkat, penggunaan lift dibatasi.

Begitu juga jika menggunakan tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.

Tempat usaha ataupun perkantoran mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan menyediakan sarana cuci tangan.

"Jika kantor atau badan usaha melanggar peraturan gubernur ini, pertama akan diberi peringatan. Jika tetap tidak mengindahkan maka kantor tersebut akan ditutup," jelasnya.

Untuk aktivitas di pusat perbelanjaan seperti mal dan pertokoan, pengelola wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai, menyediakan hand sanitizer di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis, jaga jarak, membatasi jumlah pengunjung yang masuk, membatasi jumlah pedagang yang beroperasi, mengatur kembali jam operasional.

Pengelola juga harus mengatur jarak saat antrean dengan memberi penanda di lantai minimal satu meter, mengatur jarak etalase, mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)