Aksi Omnibus Law di Lampung
DPRD Metro Janji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa Tolak Omnibus Law
DPRD Kota Metro berjanji menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Penulis: Indra Simanjuntak | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Indra Simanjuntak
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - DPRD Kota Metro berjanji menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution mengatakan, secara garis besar, baik HMI maupun PMII menolak UU Cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.
"Tuntutan kawan-kawan meminta kami selaku DPRD Metro untuk menyampaikan penolakan. Kami akan menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutannya dalam waktu 1x24 jam," bebernya, Senin (12/10/2020).
Ia menambahkan, kesepakatan bersama antara DPRD Metro dengan PMII dan HMI akan direalisasikan secepatnya.
DPRD Kota Metro menyatakan dukungan atas gerakan HMI dan PMII terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
"Jadi kami sudah sepakat. Kita sudah menandatangani sebagai bukti bahwa kami menyetujui gerakan teman-teman mahasiswa," ujarnya selepas berdialog dengan HMI dan PMII Metro di gedung DPRD setempat, Senin (12/10/2020).
Baca juga: BREAKING NEWS HMI Metro Gelar Aksi Tolak Omnibus Law
Baca juga: Sempat Panas, Aparat dan Mahasiswa Saling Dorong dalam Aksi Tolak Omnibus Law di Metro
Baca juga: Diduga Terlibat Kekerasan dalam Aksi Omnibus Law, Sejumlah Polisi di Lampung Diperiksa Propam
Meski demikian, Tondi mengingatkan bahwa pembuat undang-undang adalah DPR RI dan pemerintah pusat.
Artinya, DPRD Metro tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyetujui.
"Kami hanya bisa menyelesaikan aspirasi teman-teman semua ke DPR RI dan pemerintah pusat. Dan itu sudah kita sepakati dan akan kita kirimkan," tuntasnya.
Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020).
Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan mahasiswa.
Kapolres Kota Metro Ajun Komisaris Besar Retno Prihawati meminta semua pihak saling menjaga kondusivitas.
"Ini kan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya minta kita di posisi saling menghargai. Kita sama-sama dalam tugas," ujar Prihawati saat berdialog dengan mahasiswa peserta aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).
Ia meminta, terkait adanya insiden dengan petugas kepolisian, semua pihak saling memaafkan.
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
