Breaking News:

Bandar Lampung

Ombudsman Lampung Buka Posko Pengaduan Terkait PPDB 2021

Ombudsman RI Perwakilan Lampung kembali melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.

Tribun Lampung/Sulis Setia Markhamah
Nur Rakhman Yusuf 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ombudsman RI Perwakilan Lampung kembali melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, posko di buka pada Juni ini hingga pertengahan Juli 2021 di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung maupun secara daring.

"Pengawasan pelaksanaan PPDB ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman setiap tahunnya dan pasti ada saja laporan yang diselesaikan," kata dia, Rabu (9/6/2021).

Penyelesaian laporan sendiri ada berbagai jenis mulai dari kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan, hingga regulasi yang dinilai memberatkan dan persoalan terkait lainnya.

Nur Rakhman berharap penyelenggaraan PPDB saat ini bisa dilaksanakan secara objektif, lebih transparan dan akuntabel.

Baca juga: Kepala Ombudsman Lampung ke Lapas Kalianda: Budaya Pelayanan Prima tanpa Diskriminasi

Diungkapkan dia, penting bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan menjadikan evaluasi internal atau catatan-catatan pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya sebagai acuan perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. 

Tahun sebelumnya diakuinya surat keterangan domisili selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan PPDB. Namun permasalahan tersebut sudah diupayakan untuk diperbaiki dengan keluarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (4) mengatur surat keterangan domisi hanya berlaku untuk kondisi tertentu yaitu bencana alam dan/atau bencana sosial.  

"Jadi kami minta pihak penyelenggara cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, jangan sampai kesalahan sama tahun-tahun sebelumnya terulang," pintanya. 

"Setiap persoalan yang muncul agar diselesaikan terlebih dulu oleh pihak sekolah maupun dinas pendidikan setempat. Masyarakat ke Ombudsman ini karena merasa tidak memperoleh penyelesaian," timpalnya. 

Di sisi lain, Ombudsman Lampung mendorong masyarakat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggaraan PPDB.  

Halaman
12
Penulis: sulis setia markhamah
Editor: soni
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved