PPKM Darurat Mulai Berlaku di Bandar Lampung, Tempat Usaha Melanggar Denda Rp 5 Juta

"Namun, kita (Pemkot Bandar Lampung) akan tetap memberikan edukasi yang bersifat persuasif," kata Plh Sekretaris Kota Bandar Lampung Tole Dailami, Minggu.

Sanksi ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sanksi yang diberikan itu baik kepada masyarakat maupun tempat usaha yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Sanksi bagi warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yakni, teguran lisan, tulisan hingga denda maksimal Rp 1 juta.

Sementara untuk tempat usaha, tak jauh beda dengan sanksi bagi perorang namun dendanya lebih besar yakni Rp 5 juta hingga pencabutan izin.

"Bukan tidak mungkin tapi kita tak berikan sanksi denda, pelanggar juga kan bisa sampai disidang," kata Tole.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bandar Lampung Sukarma Wijaya meminta masyarakat Bandar Lampung terlibat secara sukarela dalam penerapan PPKM darurat hingga 20 Juli nanti.

Khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan 5M dan anjuran pemerintah.

Menurutnya, setiap aturan yang ada bukan bermaksud untuk melarang warganya, terlebih pada aturan yang bersifat pembatasan aktivitas.

"Tetapi ini sesuai Inmendagri," kata dia.

Dari segi pengawasan, ia mengatakan pemerintah juga akan lebih intensif bersama instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Semua yang berpotensi untuk terciptanya kerumunan akan ada penegasan. Upaya Pemda, kita akan tertibkan terus," lanjutnya.

Kemudian, pemberlakuan penyekatan akan dilakukan secara tegas. Kini pendatang yang diperiksa bukan hanya dari luar daerah namun juga luar kota Bandar Lampung.

"Jadi misal ada warga Kota Bandar Lampung yang bertugas di Lampung Selatan, silakan bermukim sejenak di Lampung Selatan."

"Begitu pula sebaliknya. Kebijakan PPKM ini bila efektif tidak akan berlangsung lama," kata dia.