Menilik Prosesi Adat Angkon Muakhi Saat Ketua DPD RI Kunker ke Lampung Barat

Angkon Muakhi sendiri berasal dari dua suku kata, yakni Angkon yang berarti pengangkatan dan Muakhi yang berarti saudara.

Sehingga, secara istilah berarti, pengangkatan saudara antara suku Lampung dengan orang lain yang bukan berasal dari suku Lampung.

Siapapun itu yang diangkat saudara mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan kerajaan dan masyarakat kerajaan punya kewajiban melindunginya secara adat.

Angkon Muakhi ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian secara persaudaraan.

Dalam prosesi Angkon Muakhi, ada prosesi pembacaan butattah atau sastra lisan Lampung yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan atau nasihat dalam upacara pemberian gelar adat (adok).

Berikutnya, dilakukan pernyataan Angkon Muakhi beserta prosesi Penattahan Adok (pemberian gelar) kepada La Nyalla Mattalitti sekaligus penyematan lencana kerajaan dan penyerahan piagam adat.

Penattahan Adok tersebut dilakukan secara langsung oleh Sultan Kepaksian Buway Pernong Paduka Yang Mulia (PYM) Sai Batin Puniakan Dalom Beliau (SPDB) Pangeran Edward Syah Pernong Sultan Skala Bekhak yang di-Pertuan ke-23.

Kini secara resmi, pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1959 itu menjadi bagian dari keluarga Kerajaan Paksi Pak Skala Bekhak dengan menyandang gelar adat Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegara.

Tak hanya itu, pria yang besar di Surabaya itu juga menerima pusaka berupa pedang dan penutup kepala Hanuang Bani.

Makna filosofis yang diambil dari Hanuang (kambing hutan) Bani (berani) secara historis adalah agar La Nyalla menjadi sosok yang berani menegakan kebenaran, sesuai dengan mitologi Hanuang Bani yang pernah mengalahkan seekor harimau di puncak Gunung Pesagi.

Setelah melewati prosesi Angkon Muakhi, La Nyalla Mattalitti menyampaikan sambutannya.

"Terima kasih atas diberinya gelar adat dan penyerahan perangkat pusaka oleh Kepaksian Buway Pernong," ucapnya.

Sebagai representasi daerah di level nasional, ia menyatakan, DPD RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengakui dan menghormati kerajaan Nusantara sebagai pondasi RI. 

"Kerajaan-kerajaan Nusantara ini berperan penting dalam asimilasi budaya, karena itu dalam setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah DPD RI selalu mengagendakan silaturahmi ke keraton-keraton sebagai manifestasi dari akar budaya nasional," cerita dia.

Lelaki berdarah Bugis itu mengajak, untuk mengakui dan menghargai keberadaan dan keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional.