Breaking News:

Pringsewu

Belum Punya Dewan Pengupahan, UMK Pringsewu Ikut UMP Lampung

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pringsewu John Drawardi mengungkapkan bila Pringsewu belum memiliki Dewan Pengupahan.

KOMPAS.COM
ilustrasi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Upah minimum Kabupaten (UMK) Pringsewu mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pringsewu John Drawardi mengungkapkan bila Pringsewu belum memiliki Dewan Pengupahan.

Sehingga ketetapan upah tersebut di Bumi Jejama Secancanan mengikuti UMP. Pihaknya pun telah menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/634/V.08/HK/2021 tentang Penetapan UMP Lampung Tahun 2022.
"UMP Lampung telah ditetapkan sebesar Rp 2.440.486,18 per bulan," kata John, Selasa, 30 November 2021.

Ketentuan UMP Lampung itu tidak berlaku atau dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Baca juga: UMP Lampung 2022 Naik Rp 8 Ribu, DPRD Pringsewu Prihatin Kenaikan Upah Kecil

Sebelumnya DPRD Pringsewu prihatin dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung yang mengalami kenaikan hanya Rp 8.484,61.

Kenaikan itu dinilai rendah sehingga tidak menimbulkan dampak perubahan kesejahteraan bagi pekerja.
"Prihatin dengan kenaikan UMP yang hanya Rp 8 ribu," ujar Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Suryo Cahyono, Jumat, 26 November 2021.

Dia mengungkapkan keprihatinannya karena kenaikan  hanya Rp 8.000. Sementara saat ini kebutuhan hidup masyarakat pekerja terus meningkat.

Suryo berharap UMP ini dievaluasi kembali.  Pemprov Lampung telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp 2.440.486,18. 

Upah tersebut hanya naik 0,35 persen dari sebelumnya, 2021 yang sebesar Rp 2.432.001,57.
Menurut Kadisnaker Lampung Agus Nompitu, angka UMP itu sudah sesuai formula yang telah ditetapkan melalui Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung 15 November 2021.
UMP ini telah ditetapkan dalam SK Gubernur Lampung Nomor : G/634/V.08/HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP 2022.

Agus juga mengatakan, penetapan angka UMP berdasar formula yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, mengacu UU 11 Tahun 2020, UU Cipta Kerja, dan PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Manaker No.B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022. ( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik Budiawan Cahyono )

-

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved