Polemik Pemilihan Calon Direksi PDAM Limau Kunci Lampung Barat, Ketua Tim Seleksi Buka Suara

Karena, Ismet menerangkan, kalau mengacu kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 dalam seleksi tersebut sudah tidak relevan lagi.

"Contohnya, direksi diangkat oleh kepala daerah," kata dia.

"Lalu batas usia kalau tidak salah 60 tahun. Tidak cocok lagi itu," imbuhnya.

Jadi, Ismet menilai, dari mekanismenya sendiri saat ini Permendagri nomor 2 tahun 2007 sudah bertentangan dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang BUMD.

"Di situ jelas status badan hukum PDAM kita sekarang sudah menjadi BUMD," ujarnya.

"Sekarang sudah tidak relevan lagi kalau menggunakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007," sambung dia.

Dia juga mengatakan, keterlibatan Tim Seleksi hanya sebatas mengurus administrasi.

"Kalau untuk UKK, tim seleksi tidak terlibat di tahapan itu. Itu tim dari Unila," kata Ismet.

"Mulai dari aspek manajerial, teknis, integritas, loyalitas, dan lain sebagainya diukurlah di dalam UKK itu," terusnya.

Dalam proses penyeleksian tersebut, Ismet mengaku, DPRD Lampung Barat memang tidak dilibatkan.

Pihaknya pun sudah berkonsultasi kepada bagian hukum dan bagian hukum mengarahkan tim seleksi agar mengacu kepada Perda.

"Kita memang tidak melibatkan DPRD Lampung Barat, karena di dalam aturannya tidak ada keterlibatan mereka," terangnya.

"Jadi memang tidak ada regulasinya," tambah Ismet.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Ismet menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan, jika pihak PDAM Limau Kunci telah melayangkan surat kepada pihak DPRD Lampung Barat perihal polemik pemilihan calon anggota direksi dan dewan pengawas PDAM Limau Kunci.

(Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar Ramdani)