Berita Lampung

DPRD Lampung Utara Tanyakan Dasar Pemekaran Wilayah Marga Buay Bulan Lebihi Batas Way Pengacaran

Ketua DPRD Lampung Utara Wansori akan libatkan komisi dan pemkab selesaikan batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang dan Marga Buay Bulan.

Penulis: anung bayuardi | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Dok. Wansori
Ketua DPRD Lampung Utara Wansori secepatnya ambil langkah responsif masalah batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang dan Marga Buay Bulan. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Ketua DPRD Lampung Utara Wansori menyatakan secepatnya mengambil langkah responsif masalah batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang dan Marga Buay Bulan Tulangbawang Barat.

DPRD Lampung Utara akan melibatkan komisi terkait dan pihak lainnya untuk selesaikan masalah batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang dan Marga Buay Bulan Tulangbawang Barat.

Lalu DPRD Lampung Utara juga akan berkolaborasi dengan pihak eksekutif terkait diklaimnya batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang oleh Marga Buay Bulan Tulangbawang Barat.

“Sebagai Ketua DPRD Lampura saya akan secepatnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan adanya pencaplokan batas wilayah,“ kata Wansori, Jumat (26/8/2022).

Ia mempertanyakan dasar dan aturan masyarakat Marga Buay Bulan, Kabupaten Tulangbawang Barat mengklaim tapal batas Marga Sungkai Bungamayang yang berada di Way Pengacaran tersebut.

Baca juga: KML Praktekkan Pembuatan Ecobrick dari Sampah Kepada Siswa Sekolah di Pesawaran

Baca juga: Polres Pringsewu Amankan Remaja Asyik Pesta Tuak di Area Pesawahan, 3 Orang Berstatus Pelajar

“Dasarnya apa aturannya apa? Jika bicara story Tubabar itu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, kok kita yang kena caplok,” ujarnya.

Artinya tidak boleh semena-mena karena negara ini memiliki aturan.

Ditegaskan Wansori, pihaknya bersama pemerintah daerah harus segera merespon persoalan ini.

Sebab menurutnya persoalan ini akan menimbulkan gesekan sosial dan akan terjadi konflik yang sangat mudah menyulut emosi masyarkat.

“Dalam waktu dekat ini saya akan melibatkan komisi terkait dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk turun ke lapangan untuk mengkroscek lokasi perbatasan tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Asisten I Pemkab Lampung Utara, Mankodri mengaku pihaknya baru mendapat informasi adanya pengesahan pemekaran wilayah di perbatasan.

Sementara menurut Mankodri, pihaknya beberapa waktu lalu telah melaporkan hal wilayah adat kepada Dirjen Pemerintahan Desa.

Baca juga: Terlibat Judi Online, Oknum PNS Lampung Utara Ditangkap Polisi

Baca juga: 3.500 Ekor Sapi di Lampung Utara Telah Vaksinasi PMK Dosis Tiga

“Oleh sebeb itu pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak Kemendagri untuk mempertanyakan dasar pemekaran wilayah itu,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku telah mendapat perintah dari Bupati Lamung Utara Budi Utomo melalui Sekretaris Daerah, Lekok untuk berkoordinasi dengan

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved