KPU Mesuji Lampung Bakal Terima 2 Pilihan Anggaran Pilkada 2024, Rp 35 Miliar atau Rp 45 Miliar

Tribunlampung.co.id, Mesuji – Anggaran Pemilu 2024 untuk KPU Mesuji, Lampung ada dua versi.

Dua versi anggaran Pilkada 2024 itu hasil pembahasan KPU Mesuji, Lampung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji.

Pilihan pertama, KPU Mesuji Lampung mungkin terima Rp 35 miliar, atau versi berikutnya Rp 45 miliar guna penyelenggaran Pilkada 2024.

Munculnya dua versi anggaran Pemilu 2024 karena selama ini KPU dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji beberapa kali gelar pembahasan.

Hasil pertemuan terakhir terdapat dua versi usulan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca juga: KPK Bakal Usut Semua Penyuap, Duga Penyuap Rektor Unila Lebih dari Satu Orang

Baca juga: Kasus Judi Online di Lampung, Polisi Tangkap 27 Tersangka Selama Agustus 2022

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mesuji Olpin Putra, Sabtu (27/8/2022).

"Saat ini pengajuan KPU Mesuji ada dua versi antara Rp 45 miliar dan Rp 35 miliar, itu yang kita terima dari pertemuan kemarin," ujarnya.

Selanjutnya, kata Olpin, untuk angka Rp 35 miliar itu sendiri dalam pengajuan anggaran Pilkada 2024 sudah dibahas dengan pihak Provinsi Lampung.

Kemudian, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan KPU Lampung dan BPKAD Provinsi Lampung.

Hingga sudah terdapat kesepakatan di tingkat provinsi terkait jumlah anggaran Pilkada 2024.

"Pembahasan dari provinsi sendiri yang Rp 35 miliar itu berdasarkan pengajuanya," ucapnya.

Dijelaskannya bahwa nantinya kabupaten/kota akan mendapatkan dana pembagian (cost sharing) dari APBD provinsi sebesar Rp 6,8 miliar.

Baca juga: Disdikbud Mesuji, Lampung Ajak Sekolah Inovasikan Perpustakaan demi Tingkatkan Minat Baca Siswa

Baca juga: Harga Telur Ayam Merangkak Naik di Mesuji Lampung, Kini Rp 31 Ribu per Kg

Sehingga, berdasarkan pengajuan Rp 35 miliar tadi, maka kekurangannya menjadi Rp 28 miliar yang bakal dihibahkan.

Besaran pengusulan itu, Olpin mengaku pihaknya tetap akan membahas terlebih dahulu secara rinci.

Tujuannya memastikan pengajuan anggaran Pilkada 2024 tersebut sesuai dengan aturan yang ada.