Kejati Lampung Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi Rertribusi Sampah DLH Bandar Lampung

Baik dari DLH, maupun penagih dari UPT pelayanan persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam.

Serta ada penagih retribusi yang tidak memilki surat tugas resmi.

Pelaksanaan penagihan retribusi sampah 2019-2021 ditemukan adanya fakta, hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah.

Namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi. 

Pengelolaan retribusi sampah di DLH Bandar Lampung sejak 2019 sampai 2021 diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Dimana terdapat objek retribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara 

Terkait pemungutan retribusi persampahan tahun 2019- 2021, DLH Bandar Lampung dikenakan target pemasukan retribusi dari pemungutan sampah.

Dimana besarnya pada tahun 2019 target senilai Rp 12.050.000.000 dan realisasi hanya Rp 6.979.724.400.

Pada tahun 2020 target senilai Rp15.000.000.000 dan realisasi Rp 7.193.333.000.

Para 2021 target senilai Rp 30.000.000.000 dan  realisasi hanya Rp 8.200.000.000.

Kurun waktu 2019-2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui DLH tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan data induk objek retribusi dari penagih DLH dan penagih UPT di Kecamatan.

Ketentuan pasal dalam perkara tersebut yakni Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), yat (3) , ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8.

Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan atau kebersihan pada DLH yang berpotensi merugikan keuangan negara.