Irjen Kemendagri Minta Pemprov Awasi Pelaksanaan Rekomendasi untuk Pemkot Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terkait dengan pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) guru.

Dalam rapat bersama beberapa waktu lalu, Irjen Kememdagri merekomendasikan kepada Pemkot Bandar Lampung untuk memenuhi kewajiban membayar gaji PPPK guru.

Irjen Kemendagri meminta Pemprov Lampung untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan ke Pemkot Bandar Lampung terkait gaji PPPK guru.

Seperti diketahui, masalah pembayaran gaji PPPK guru di Bandar Lampung yang belum dibayarkan sejak pengangkatan menjadi polemik.

Bahkan, perwakilan para PPPK guru sempat mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemprov Lampung Awasi Rekomendasi dari Kemendagri Terkait Gaji Guru PPPK Bandar Lampung

Baca juga: Mardiana Berikan SK Kepada Lembaga Perempuan di Lampung Tengah, Harapkan Adanya Kolaborasi

Irjen Kementerian Dalam Negeri pun mengambil sikap dengan memanggil pihak Pemkot Bandar Lampung untuk rapat bersama guna mencari solusi persoalan pembayaran gaji PPPK guru.

Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi Lampung Haris Kadarusman mengatakan, keterlibatan Pemprov untuk mengawasi persoalan tersebut sesuai arahan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.

Arahan itu diberikan saat pemanggilan pejabat Pemkot Bandar Lampung ke Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (28/9/2022) lalu di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Kita juga dipanggil untuk ditugasi soal kesiapan kita melakukan pemantauan tindak lanjut saat setelah pertemuan tersebut," kata dia, Sabtu (1/9/2022) kemarin.

Untuk saat ini, Haris Kadarusman mengatakan pihaknya sedang menunggu rekomendasi tertulis hasil pertemuan tersebut.

Rekomendasi tersebut, kata dia, secara umum adalah mengharuskan Pemkot Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan permasalahannya itu.

Hal serupa kemudian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Baca juga: Polsek Telukbetung Selatan Bandar Lampung Tangkap Sejoli Pembuang Bayi, Keduanya Berstatus Mahasiswa

Baca juga: Edarkan Ribuan Pil Hexymer dan Tramadol, Wanita Muda di Tulangbawang Lampung Ditangkap Polisi

Fahrizal mengatakan bahwa hal yang direkomendasikan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri harus dilaksanakan.

Selain karena hasil evaluasi pemerintah pusat, hal tersebut juga karena ada peraturan yang mengikat.

"Itu seharusnya bukan saran lagi, tapi ketentuan yang harus dilaksanakan," kata dia