Berita Lampung

Pemprov Lampung Awasi Rekomendasi dari Kemendagri Terkait Gaji Guru PPPK Bandar Lampung

Pemprov Lampung bakal pantau dan awasi pelaksanaan rekomendasi dari Inspektorat Jendral Kemendagri ke Pemkot Bandar Lampung terkait gaji guru PPPK.

tribunlampung.co.id/joeviter muhammad
Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) turut merespon keluhan tenaga PPPK guru Bandar Lampung yang belum terima gaji. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung bakal memantau dan mengawasi rekomendasi dari Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Dalam waktu dekat Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri bakal keluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung soal gaji PPPK guru.

Lantas Pemerintah Provinsi Lampung mendapat tugas dari Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri mengawasi rekomendasi yang diberikan ke Pemkot Bandar Lampung untuk gaji PPPK guru.

Pengawasan hal ini terkait gaji PPPK guru di lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang belum diberikan sejak pengangkatan.

Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi Lampung, Haris Kadarusman mengatakan keterlibatan untuk mengawasi persoalan tersebut sesuai arahan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Anggota DPRD Lampung Budiman AS Berkomentar Memalukan Gaji PPPK Guru Tidak Terbayarkan

Baca juga: Kemendagri Panggil Pejabat Pemkot Bandar Lampung, Buntut Guru PPPK Mengadu ke Hotman Paris

Arahan itu diberikan saat pemanggilan pejabat Pemkot Bandar Lampung ke Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (28/9/2022) lalu di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Kita juga dipanggil untuk ditugasi soal kesiapan kita melakukan pemantauan tindak lanjut saat setelah pertemuan tersebut," kata dia, Sabtu (1/9/2022).

Untuk saat ini, ia mengatakan pihaknya sedang menunggu rekomendasi tertulis hasil pertemuan tersebut.

Rekomendasi tersebut, kata dia, secara umum adalah mengharuskan Pemkot Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan permasalahannya itu.

Hal serupa kemudian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Ia mengatakan bahwa hal yang direkomendasikan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri harus dilaksanakan.

Selain karena hasil evaluasi pemerintah pusat, hal tersebut juga karena ada peraturan yang mengikat.

Baca juga: Panik Punya Anak di Luar Nikah, Sejoli Pringsewu Buang Bayi ke Bandar Lampung

Baca juga: Breaking News, Polsek Telukbetung Selatan Bandar Lampung Tangkap Sejoli Telantarkan Bayi

"Itu seharusnya bukan saran lagi, tapi ketentuan yang harus dilaksanakan," kata dia

Ia juga mengklaim bahwa Pemprov Lampung juga bakal secara mendetail ikut memberikan pengawasan tindak lanjut pertemuan Pemkot Bandar Lampung dengan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved