Tidak Dapat Lapak, Puluhan Pedagang RSUDAM Mengadu ke Komisi I DPRD Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandarlampung - Puluhan pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) mengadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Aduan tersebut lantaran para pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berdagang di area RSUDAM.

Dalam kesempatan itu, perwakilan pedagang asongan RSUDAM, Esa mengatakan, pihaknya setahun yang lalu dijanjikan untuk disediakan tempat dan diakomodir kembali berdagang di sekitar RS Abdul Moeloek.

Namun, hingga kini para pedagang tersebut belum diberi izin untuk kembali dagang di area RSUDAM.

"Kami meminta supaya para pedagang asongan masih dikasih waktu, masih diberikan tempat untuk berdagang di area RS Abdoel Muluk," kata Esa di ruang Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Ia menambahakan awal mula berhentinya para pedagang berjualan lantaran lapak mereka di gusur.

"Sebelumnya kami sudah ada tempat berdagang, tahunya digusur, kami tunggu sudah setahun, katanya nanti mau dikasih solusi. Dan sekarang justru itu di isi oleh pihak luar," ungkap Esa.

"Kami juga diminta bayar sewa tempat bagi yang memiliki lapak itu senilai Rp 1 juta dan tiap hari kami juga bayar kepada petugas keamanan perharinya Rp 25 ribu," tambahnya.

Baca juga: Oknum ASN Pesawaran Lampung Pukul Pedagang Martabak Belum Penuhi Panggilan

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Tertibkan Puluhan Kios Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bambu Kuning

Esa berharap agar anggota DPRD Lampung memfasilitasi keluhan tersebut dan mengakomodir kembali berdagang di RSUDAM.

"Harapannya anggota DPRD bisa memfasilitasi kami agar pihak RSUDAM kembali mengakomodir kami (para pedagang) untuk berjualan di sekitar RS Abdul Moeloek," tandasnya.

Keluhan tersebut disambung oleh Ketua DPW SRMI Lampung Badri, ia mengatakan selain persoalan lapak yang tidak ditempatkan pedagang ada juga persoalan pungli yang tak kunjung selesai. 

"Pedagang ini ada dua ada, yakni pedagang asongan dan pedagang lapak. Tadinya kami yang ngawal ini. Dan sekarang ini kami mendampingi pedagang. Apalagi sebentar lagi ini bulan puasa. Otomatis ini jualan pasti akan meningkat," ujar Badri.

"Setiap pergantian Direktur ini selalu meninggalkan persoalan semacam ini. Ditemukan juga ada pungli, di lapak depan Korem sampai pangkalan ojek itu ada tagihan per hari senilai Rp 25 ribu oleh oknum dan seakan itu dilegalkan oleh pihak RS Abdoel Muluk. Jangan sampai ini persoalan terulang lagi," beber Badri saat mengadu ke Komisi I DPRD Lampung.

Badri juga berharap, agar para pedagang lapak dan asongan bisa kembali berjualan di sekitaran RS Abdoel Muluk.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yose Rizal mengaku pihaknya juga sudah mengomunikasikan dengan Komisi V DPRD Lampung.