Plt Sekda Bandar Lampung: Ketua RT Tak Punya Wewenang Bubarkan Ibadah

"Karena GKKD melanggar kesepakatan, bangunan itu belum memiliki izin tempat ibadah," kata Khaidarmansyah

"Sekarang udah dikeluarkan izin sementara sebagai tempat ibadah oleh Camat Rajabasa," tambahnya.

Khaidarmansyah kemudian menjelaskan bahwa surat izin sementara yang dimaksud harus harus mendapat rekomendasi kemenag setempat.

"kalau izin pembangunan rumah ibadah harus ada surat rekom dari Kemenag, tapi kalau pencabutan izin tidak harus ada rekom, karena ada aturan mengenai itu," imbuhnya

"Untuk izin yang dikeluarkan pemerintah tentu bentuknya adalah legal formal," jelasnya.

Sementara itu, saksi Makmur selaku Kepala Kemenag Bandar Lampung m ditanya hal yang sama oleh JPU.

"Iya saya tahu dari staf, tapi peristiwa persisnya tidak tahu," jawab saksi Makmur.

Lalu, JPU juga bertanya kepada saksi apakah mengetahui pemicu perselisihan antara terdakwa dengan Jemaat GKKD?

"Iya perselisihan udah terjadi sejak Tahun 2013, 2014, 2016, 2019 dan puncaknya pada (19/2/2023)," ujar Makmur

"Sebelumnya ada kesepakatan tidak boleh ibadah sampai keluar izin, karena ada pelanggaran itu makanya terjadi peristiwa tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut, Makmur menjelaskan terkait tugas Kemenag sebagai pihak yang memberikan rekomendasi atas pembangunan rumah ibadah.

"Tugas kami adalah memberikan rekomendasi apabila syarat sudah terpenuhi,"

"Kami melakuakan validasi data di lapangan. Kalau tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi tidak dikeluarkan," imbuhnya

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )