Masyarakat Tiga Kampung di Lampung Tengah Doa Bersama Bisa Garap Singkong di Lahan PT BSA

"Apabila sejumlah warga menguasai tanah atau lahan yang bukan miliknya, bahkan tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, lebih baik serahkan kepada pemerintah atau pengelola yang seharusnya," ujar Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit, Rabu (9/8/2023). 

Andik mengatakan, menguasai tanah garapan Hak Guna Usaha (HGU) milik pemerintah atau badan usaha lainnya sudah jelas melanggar hukum.

Terlebih jika ada perusahaan yang secara hukum sah membuat kontrak untuk mengelola lahan tersebut.

Jika demikian kondisinya, masyarakat tidak boleh melawan atau melanggar hukum yang berlaku, karena akan berakibat pidana bagi pelakunya. 

"Menduduki sebidang tanah yang bukan miliknya secara pribadi atau kelompok, maka akan berhadapan dengan hukum dan berakibat pidana," ujar kapolres.

Andik melanjutkan, dasar penindakan hukum polisi adalah Pasal 385 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan mengambil atau merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum.

Kemudian Pasal 6 ayat (1) huruf a). Dan PERPU no. 51 tahun 1960 pasal 6 ayat (1) huruf a tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

"Lalu, Pasal Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15 UU No. 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 170 dan pasal 160 KUHPidana ancaman hukuman (10 tahun penjara) Serta Pasal 187 KUHP dan pasal 170 KUHP, Pasal 187 KUHP dan pasal 170 KUHP Dengan ancaman 12 tahun penjara," tutupnya. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)