Gandeng Satpol PP, Bawaslu Lampung Barat Mulai Tertibkan APS

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Bawaslu bersama Satpol PP Lampung Barat mulai melaksanakan penertiban alat peraga sosial (APS). 

Penertiban APS tersebut dilakukan di jalan-jalan protokol dan tempat umum milik pemerintah Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat sejak Selasa (3/10/2023). 

Baca juga: Lagi, Polres Lampung Barat Tahan Pemilik Ganja di Sumber Jaya Lampung Barat

Baca juga: Bawa Sabu Dari Sekincau, Dua Sekawan Ditangkap Polres Lampung Barat

Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestam mengatakan pihaknya menertibkan beberapa APS milik bakal calon/Bapaslon DPR, DPD hingga DPRD.

“APS yang terpasang saat ini sebagian besar karena inisiatif bacaleg itu sendiri dalam upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar dia saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu (7/10/2023).

“Namu upaya sosialisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentun sehingga perlu segera ditertibkan dalam upaya menjaga estetika kota,” terusnya.

Jones menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP Lampung Barat terkait pelaksanaan penertiban APS ini.

Dirinya juga menambahkan, pihaknya telah mengimbau kepada para parpol peserta Pemilu terkait dengan APS maupin Alat Peraga Kampanye (APK).

Namun yang terjadi di lapangan masih banyak bacaleg yang belum mengindahkan aturan terkait APS dan APK sehingga dinilai melanggar.

Jones berharap agar seluruh peserta Pemilu bisa mematuhi peraturan yang ada demi berjalannya tahapan Pemilu yang baik.

“Kami berharap, berkaitan dengan jalur hijau dan apa yang telah ditentukan dalam Perda Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dapat dipatuhi bersama,” harapnya.

“Baik itu dalam tahapan sosialisasi maupun pada tahapan selanjutnya yakni tahapan kampanye,” sambungnya.

Terakhir dirinya juga membuka ruang bagi seluruh parpol maupun bacaleg yang ada di Lampung Barat untuk terus berdiskusi mengenai tahapan yang ada.

“Untuk itu rekan-rekan parpol dan juga seluruh bacaleg tidak usah sungkan untuk berdiskusi dengan Bawaslu,” pintanya.

“Karena Bawaslu Lampung Barat sangat terbuka terkait seluruh informasi yang ada untuk segala pihak,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Lampung Barat menyebut pihaknya sudah mulai melakukan inventarisir atau pendataan terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) peserta Pemilu yang diduga melanggar.

Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama mengatakan, Panwascam di masing-masing kecamatan mulai menyisir tiap-tiap wilayah untuk melakukan inventarisir jumlah APS yang ada.

“Bawaslu Lampung Barat telah memberi instruksi ke Panwascam untuk turun ke lapangan agar segera mendata atau inventarisir APS yang berasal dari parpol maupun dari bacaleg,” ujar Jones sapaan akrab Ketua Bawaslu, Jumat (22/9/2023).

“Setelah itu mereka akan melapor berapa jumlah APS yang ada. Jika terdapat APS baru mereka langsung inventarisir, begitu juga dengan APS yang sudah ditertibkan. Panwascam lapor ke Bawaslu Lampung Barat,” sambungnya.

Jones menyebut, saat ini sudah ada sekitar 329 APS bacaleg parpol yang diinventarisir oleh Panwascam di 15 kecamatan.

Jumlah tersebut merupakan data yang mereka himpun berdasarkan hasil laporan inventarisir Panwascam per-tanggal 15 September 2023.

“Itu juga masih global, belum kita cek mana yang benar-benar APS dan mana APS tidak sesuai dengan ketentuan,” sebutnya.

“Jumlah tersebut tentu bisa berubah setiap harinya. Karena ada kemungkinan sudah dicopot atau bahkan ada yang baru terpasang,” tambahnya.

Selain APS bacaleg dari partai peserta Pemilu, terdapat juga beberapa APS dari bacalon DPD yang berjumlah 203 buah.

Lebih lanjut, ungkap Jones, terkait APS yang tidak sesuai dengan ketentuan, saat ini pihaknya masih berada dalam tahapan pencegahan.

“Karena sebelumnya Bawaslu Lampung Barat telah menyampaikan surat imbauan ke Partai Politik Peserta Pemilu agar menahan diri untuk tidak melakukan penyebaran APS yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap dia.

“Setelah imbauan, kami lakukan inventarisir APS, baru kemudian dilakukan penertiban terhadap APS  yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Kemudian, untuk proses penertiban terhadap APS yang ada, tentu pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP.

“Koordinasi tersebut akan kami lakukan setelah setelah melakukn audiensi dengan Pj Bupati Lampung Barat,” kata dia.

Sebagai informasi, dalam pasal 79 PKPU Nomor 15 tahun 2023, peserta pemilu saat ini hanya bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik namun hanya dalam lingkup internal parpol.

“Dijelaskan juga, APS itu seharusnya hanya sebatas internal. Selain itu kalau sudah ada tanda gambar dan nomor urut, maka itu tidak sesuai dengan ketentuan APS,” kata dia.

“Seharusnya parpol peserta pemilu untuk calon anggota DPRD mengimbau kepada seluruh bacalegnya agar tidak melakukan penyebaran APS yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.

Terakhir dirinya juga menyatakan akan secepatnya melakukan penertiban terhadap APS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Mudah-mudahan minggu depan, kami berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti hasil inventarisir tersebut,” pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Bobby Zoel Saputra )