Kepala Disperkim Metro Farida Ajukan Eksepsi atas Dakwaan JPU

Sidang perdana kasus pidana Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Metro, Rabu (31/1/2024).

Berdasarkan pantauan TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, jadwal sidang pidana Kepala Disperkim Metro tersebut awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Akan tetapi, Farida mulai memasuki Ruang Sidang Garuda sekitar pukul 11.45 WIB.

Farida terlihat mengenakan rompi berwarna merah dan mengenakan jilbab berwarna biru tua.

Terlihat juga beberapa orang yang diduga pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Metro yang datang dengan mengenakan pakaian putih hitam di dalam ruang persidangan Kadis Perkim Metro tersebut.

Diketahui, Tim kuasa hukum Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Metro angkat bicara terkait telah dilimpahkannya kasus penggelapan jual beli rumah yang menimpa kliennya bernama Farida ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro.

Kuasa Hukum Farida, Eni Mardiyantari mengatakan, pihak pelapor atau Alizar alias Jinggo sempat menawarkan agar kliennya membeli kembali rumah dengan harga Rp 2,8 miliar.

Hal itu diucapkan oleh kuasa hukum Alizar yaitu John L Situmorang.

"Jadi angka Rp 2,8 miliar itu diucap oleh penasehat hukum Alizar alias Jinggo itu di WhatsApp (WA) bu Farida," kata dia kepada awak media.

Ia menambahkan, sebelum pembicaraan terkait dengan penawaran pihak pelapor kepada kliennya untuk membeli kembali atau buyback tanah tersebut, pihaknya telah berusaha untuk mencari solusi atas perkara jual beli tanah.

"Pada saat itu kami bahas ya sudahlah dicari saja solusinya, tapi ternyata ada WA yang dikirim penasehat hukumnya kepada bu Farida itulah angkanya, Rp 2,8 miliar," jelasnya.

"Dan klien kami tidak sanggup. Itu WA dari John L Situmorang, karena Alizar alias Jinggo tidak mau berkomunikasi dengan Bu Farida sehingga diserahkan ke John L Situmorang selaku kuasa hukumnya," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Hanafi Sampurna selaku Kuasa Hukum Farida juga mengungkapkan isi percakapan WhatsApp antara Kuasa Hukum pelapor dengan kliennya.

"Isi WA itu berbunyi, soal harganya haruslah wajar dan patut, tidak bisa sesuka hati, (sesudah menyebut angka Rp 2,8 miliar) harus ada patokan dan acuan sehingga mendekati fakta. Sejatinya, kita ini bukan jual beli murni, tetapi karena ada perkara," kata Hanafi.

"Ini menjadi atensi kita masing-masing sebelum menjadi terlambat, kalau saya ibaratkan perkara saat ini seperti lilin kecil, yang kita tiup bisa padam. Namun, jika api membesar dan sudah meluas, maka harus pakai mobil pemadam kebakaran, itupun kalau bisa padam, jadi tolong ibu pikirkan kembali. Begitu isinya," lanjutnya.