Perpusda Lampung Ungkap Hanya 8 Perpustakaan Desa di Lampung yang Sudah Terakreditasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusda) Provinsi Lampung menyatakan hanya mendapati 8 perpustakaan desa di Lampung yang sudah mengantongi akreditasi.

"Baru ada 8 perpustakaan desa yang mengantongi akreditasi dari 1.385 perpustakaan desa dan TBM yang tersebar di Provinsi Lampung," kata Kepala Dinas Perpusda Provinsi Lampung, Risky.

Diketahui jumlah perpustakaan desa yang ada di Provinsi Lampung ini pun baru ada setengah dari jumlah total desa yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung, yakni dari  2.654 desa baru 1.385 desa yang memiliki perpustakaan.

Berdasarkan data yang tercatat oleh Perpusda Lampung 8 perpustakaan desa yang terakreditasi meliputi Perpustakaan Desa Anugrah Dwi Mulyo, Rumah Pintar Yosorejo, Rumah Pintar Kelurahan Mulyojati, Rumah Pintar Hadimulyo Timur, Rumah Pintar Kelurahan Yosomulyo, Rumah Pintar Marsodadi, dan Rumah Pintar Rojomulyo.

Lebih lanjut, Rizky mengatakan kriteria akreditasi mecakup indikator jumlah buku, pengelolaan, maupun SDM. 

"Yang jelas instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,” urainya saat dihubungi Tribunlampung.co.id di Bandar Lampung, Senin (15/4/2024)

Rizky menggaris bawahi salah satu kriteria yang paling utama ialah menyangkut koleksi buku dan tenaga pustakawan yang mengelola.

Menurutnya setidaknya satu perpustakaan desa harus memiliki 1.000 buku untuk bisa memenuhi standar akreditasi yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Akan tetapi, pada kenyataannya jarang ada perpustakan desa sudah mencapai jumlah tersebut.

Rizky mengungkapkan, masih banyak desa/keluarahan yang tergerak untuk mengalirkan dana desa yang sudah dianggarkan guna memenuhi koleksi buku di perpustakaan desa.

Meski demikian pihaknya paham bahwa kebanyakan desa lebih memprioritaskan anggaran untuk revitalisasi infrastruktur seperti jalan, bangunan sekolah, dan sebagainya yang dianggap lebih penting ketimbang memnuhi koleksi bahan bacaan di perpustakaan.

Ada pula yang menganggap bahwa buku kurikulum yang didapat dari pemerintah sudah menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan.

Walau secara aturan buku kurikulum atau buku pelajaran sekolah tidak termasuk dalam kategori buku koleksi.

Memang, urai dia, kondisi di Provinsi Lampung memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan minat baca.

"Itulah seninya dalam membangun literasi itu pasti ada hambatan dan tantangannya," katanya.