Pemerintah Buka 1,28 Juta Lowongan CPNS Agustus 2024

Salah satu variabel yang sedang diatur oleh pemerintah yakni berkaitan dengan budget dari kebutuhan PPPK tersebut.

"Karena ada daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen. Jadi ada banyak variabel terkait dengan P3K," kata Anas.

Tak hanya itu, beberapa faktor yang sedang dirapikan antara lain soal data kepegawaian dari PPPK itu sendiri.

Kata Anas, beberapa pegawai PPPK termasuk tenaga pengajar dalam hal ini guru didapati tidak masuk dalam daftar pegawai di Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun yang bersangkutan tetap bekerja.

"Nah, sementara kita sudah putuskan semua penyelesaian tenaga non-ASN itu base-nya adalah data BKN. Karena sekali dibuka, itu nanti akan membuka yang lain. Nanti mungkin kita akan konsultasi dengan Presiden terkait dengan data soal guru," tandas dia.

Anas menegaskan, usulan formasi CPNS tersebut juga mesti diverifikasi.

Ia mencontohkan kadang ada usulan K/L dan pemerintah daerah yang tak sinkron. Misalnya, Kemenpan RB meminta formasi auditor di posisi tertentu.

Akan tetapi instansi terkait malah mengajukan formasi tenaga teknis.

"Padahal, tenaga teknis sudah kita kurangi karena nanti terdisrupsi digital. Di situlah kita perlu verifikasi yang diusulkan pemda dan K/L belum sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), belum sesuai target prioritasnya," jelas Anas.

Ia menerangkan, CPNS 2024 tidak akan terganggu apalagi tertunda dengan adanya Pilkada.

Posisi abdi negara tidak bisa ditentukan oleh bupati atau kepala daerah.

Di lain sisi, Anas menyebut ada sekitar 60 ribu formasi CPNS yang dibuka untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN).

"Ke IKN ada kurang lebih 60 ribu formasi dari 100 ribu formasi yang kita siapkan," ucap Anas.(tribun network/riz/dod)