Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Raih Gelar Doktor di UI, Megawati Hadir Berkebaya Merah

Hasto sendiri dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dalam sidang doktoral terbuka yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Pengumuman kelulusan disampaikan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Athor Subroto.

Adapun predikat cumlaude yang diraih Hasto lantaran ia meraih IPK 3,93.

"Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Hasto Kristiyanto dalam doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude, IPK 3,93," katanya dikutip dari YouTube Universitas Indonesia.

Lalu dalam sambutannya, Guru Besar Fakultas Hukum UI sekaligus promotor, Satya Arinanto, berharap setelah dinyatakan lulus, karier politik Hasto semakin meroket.

Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada PDIP karena telah memiliki kader dengan gelar doktor yang disandang oleh Hasto.

"Yang diharapkan bisa menjadi SDM yang unggul di masa-masa yang akan datang," tuturnya.

Sebelum dinyatakan lulus sebagai doktor, Hasto terlebih dahulu memaparkan hasil penelitian disertasinya di depan para penguji.

Dalam salah satu pemaparannya, dia menyebut adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap partai saat Pilpres 2024 digelar.

Hasto juga mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah memiliki karakter authoritarian populism atau otoriter populis.

"Guncangan terhadap kelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populism," jelasnya.

Dia mengatakan, hal ini bisa terjadi karena adanya ambisi untuk terus berkuasa.

Lantas, Hasto mengatakan, Presiden Jokowi menjadi 'pemeran utama' dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya.

Padahal, sambung Hasto, Jokowi seharusnya menjadi kompas moral selaku pemimpin Indonesia.

"Presiden Jokowi yang seharusnya jadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif, justru jadi core element ambisi kekuasaan demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya," tuturnya yang disambut peserta yang hadir.

Hasto mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi telah berimplikasi serius seperti kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan sumber daya dan alat negara yang mengubah demokrasi di Indonesia menjadi model demokrasi kekuasaan. (Tribun Network/fer/wly)