KPU Lampung Malam Ini Berangkat ke KPU RI Bahas Pembatalan Pencalonan Wahdi Qomaru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar rapat pleno terkait Pembatalan Pencalonan Wahdi-Qomaru Zaman sebagai peserta Pilkada Metro 2024. Rabu (20/11/2024).

KPU Provinsi Lampung masih mendalami keputusan KPU Metro dan mengaku bakal segera melapor ke KPU RI.

"Jadi kesimpulan kami, tentu kajian-kajian yang kami lakukan ini akan kami laporkan ke KPU RI, surat akan kami kirim segera malam ini, divisi hukum dan teknis SDM malam ini berangkat ke KPU RI," ujar Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami saat diwawancara.

Terkait koordinasi dengan KPU Metro, Erwan mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi marathon, namun tidak membahas terkait pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru.

"KPU Metro sudah melakukan konsultasi marathon yang disampaikan oleh KPU provinsi dan KPU RI itu kan legal standingnya sudah kami sampaikan dengan teman-teman KPU Metro, tapi ada keputusan diskualifikasi ini dari KPU Metro,"

"Makanya kami melaporkan dulu ke KPU RI, jadi karena penanggung jawab akhir Pilkada ini kan KPU RI, sehingga kami menunggu perintah langsung KPU RI itu seperti apa," kata dia.

Disinggung apakah keputusan KPU Metro sudah sesuai regulasi, Erwan menyebut jika pihaknya telah meminta KPU Metro agar perhatikan PKPU 17 tahun 2024.

"Jadi kajian kami ini kan untuk di dalami, hasil konsultasi KPU Kota Metro itu kan kita meminta kepada teman-teman KPU Kota Metro agar memperhatikan pasal 71 ayat 5,"

"Lalu yang kedua, pasca terbitnya PKPU 17 tahun 2024, agar teman-teman KPU Kota Metro untuk memperhatikan pasal 16 dan pasal 36," imbuhnya.

Diminta ketegasan terkait keabsahan keputusan KPU Metro, Erwan tetap menyebut jika pihaknya masih mendalami kajian dan akan melaporkannya ke KPU RI.

"Ya sudah diputuskan, kami makanya kami kaji kami laporkan ke KPU RI, kami tidak menjustifikasi berlaku atau tidak berlaku, tapi kajian hukum kami kan sudah ada dan ini kami laporkan KPU RI," ucapnya.

Sementara terkait dengan masa jabatan komisioner yang akan berakhir tanggal 21 November 2024, Erwan mengaku pihaknya juga masih menunggu keputusan KPU RI.

"Berdasarkan SK, akhir masa jabatan KPU KAbupaten/Kota kan habis masa jabatannya kan tanggal 21 besok, jadi kami juga sedang menunggu KPU Kabupaten Kota periode 2024-2029 diumumkan oleh KPU RI," kata dia.

Soal postingan pembatalan pencalonan Wahdi-Qomaru yang dihapus oleh akun Instagram @kpukotametro, Erwan menyebut jika postingan tersebut bukan produk hukum

"Jadi memang kalau postingan di media sosial itu kan bukan produk hukum, tapi produk hukumnya tetap ada di putusan," pungkasnya.

Resmi Batalkan 

KPU Kota Metro benarkan telah membatalkan pasangan calon kepala daerah nomor 2, Wahdi-Qomaru.

Hal ini pertama kali diketahui lewat rilis yang tertera di laman web KPU setempat. 

"Ya, press release itu benar ada di laman web KPU Kota Metro," 

"Untuk keterangan resminya silahkan ke komisioner," kata Sekretaris KPU Metro, Jumadi Ahmad, Rabu (20/11/2024).

Hingga berita ini diterbitkan, lima komisioner KPU Kota Metro tidak ada di Kantor KPU setempat.

Kelima nomor WhatsApp komisioner KPU Metro juga dalam keadaan tidak aktif.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Metro membatalkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro nomor urut 02 atas nama Wahdi dan Qomaru Zaman.

Hal ini tertuang dari Press Release KPU Metro yang dipublikasikan melalui Instagram resmi @kpukotametro.

Dalam press release tersebut, KPU Metro menyampaikan telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Metro.

"Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/2024 Tanggal 10 November 2024 Perihal Surat Pengantar dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met Tanggal 1 November 2024 yang memutuskan bahwa 1. Menyatakan Drs. Qomaru Zaman, M.A. Bin M. Kasiro tersebut di atas terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum (pelanggaran Pidana Pemilihan dengan dapat dikenai sanksi Pembatalan Pasangan Calon," tulis di Press Release KPU Metro tersebut.

"2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan," sambung Press Release KPU Metro.

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatalkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Calon Walikota dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. dan Calon Wakil Walikota Metro Drs. Qomaru Zaman, M.Α.

2. Tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro nomor urut 2 (dua) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro mengumumkan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada laman atau media sosial resmi KPU Kota Metro.

4. Bahwa akibat terjadinya pembatalan tersebut menyebabkan hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan maka KPU Kota Metro menetapkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan Bab XI huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Pengadilan

Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung telah memutuskan Qomaru Zaman, Calon Wakil Wali Kota Metro bersalah.

Kandidat Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman dinyatakan salah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU.

JPU mendakwa Calon Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman terkait penyalahgunaan kewenangan dan program sebagai kontestan Pilkada yang saat itu masih aktif menjabat Wakil Wali Kota.

Keputusan PN Metro dibacakan hakim ketua Andri Lesmana dalam sidang agenda putusan pada Selasa (5/11/2024).

Putusan hakim tersebut juga memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Qomaru Zaman.

Putusan majelis hakim, dibacakan hakim ketua Andri Lesmana, yang memutuskan terdakwa Qomaru Zaman bersalah melakukan tindak pidana.

"Menyatakan terdakwa Qomaru Zaman terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dakwaan tinggal JPU," kata dia, Selasa (5/11/2024).

Qomaru Zaman dijatuhi pidana denda Rp 6 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan.

"Dua menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana denda 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan," bebernya.

Sementara, terdapat juga hal-hal yang memberatkan terdakwa Qomaru Zaman.

"Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan Wakil Wali Kota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," kata Hakim Anggota I, Dwi Aviandari.

Kemudian hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum.

Selain itu, terdakwa mengakui kekhilafan terhadap perbuatan yang dilakukannya atas kata-kata yang diucapkan secara spontanitas.

Atas putusan hakim tersebut, penasihat hukum Qomaru Zaman akan mengambil sikap dalam waktu tiga hari ke depan.

"Majelis Hakim berpendapat dakwaan dari JPU tersebut telah terbukti, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir," ujar kuasa hukum Qomaru Zaman, Hadri Abunawar.

Ditambahkan Hadri, pihaknya akan mengkaji keputusan hakim terlebih dahulu sebelum melakukan upaya hukum.

Dia mengatakan dalam waktu tiga hari akan mengambil sikap terkait putusan hakim kepada kliennya, Qomaru Zaman.

"Karena menurut kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis Hakim tidak mempelajari filosofi perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 ke Undang-undang nomor 10 tahun 2016," 

"Bahwa ada perubahan dari pidana formil ke pidana materiel. Akan kami kaji terlebih dahulu, dan akan kami ambil sikap dalam waktu tiga hari," tukasnya.

Qomaru Zaman, sebagai Wakil Wali Kota Metro telah menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 71 ayat 3 Juncto pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 dan atau Pasal 71 Ayat 3 Juncto Pasal 188 Undang-Undang Pemilu Tahun 2015.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)