Disnaker Terbuka Bantu Mediasi Pekerja di Bandar Lampung Tak Dapat Pesangon Perusahaan

Di mana, kesepakatan dan hitungan antara tenaga kerja dan perusahaan berbeda sehingga menimbulkan permasalahan.

“Yang paling banyak masalah pesangon, karena hak-hak mereka ada yang tidak terpenuhi seperti gaji mungkin uang lembur atau uang cuti,” ucapnya.

“Banyak komponennya. Memang hak mereka dan mereka merasa kerja sekian tahun sementara hitungan dari perusahaan sekian,” sambungnya.

Dalam hal ini, ia menyebut, ada beberapa tahapan mediasi yang dilakukan untuk menangani permasalahan antara pekerja dan perusahaan.

Awalnya, para pekerja harus melapor ke Disnaker untuk dibuatkan tanda terima bahwa mereka sudah melapor ke kantor.

“Lalu kita tindak lanjuti dengan memanggil kedua belah pihak. Kita melakukan mediasi ini ada tiga tahapan,” sebutnya.

“Pertama itu kita minta klarifikasi dari kedua belah pihak, kedua baru kita lakukanmediasi, ketiga mediasi final,” lanjutnya.

Jika sampai tahap akhir masih tidak ada kesepakatan, pihaknya akan membuatkan anjuran yang langsung diarahkan ke PHI.

“Tentunya akan kita arahkan kemana dan berdasarkan permintaan dari kedua belah pihak lalu kita serahkan ke PHI,” tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengaku telah menerima 61 laporan pekerja yang tidak diberi pesangon oleh perusahaan.

Laporan para pekerja itu diterima Disnaker Pemkot Bandar Lampung sejak awal Januari hingga November tahun 2024 ini.

Hardiansyah mengatakan, laporan yang terdata itu dilayangkan para pekerja ke 21 perusahaan di Kota Tapis Berser.

“Untuk tahun 2024, hingga November ini yang melapor ke Disnaker ada sekitar 61 orang dari 21 perusahaan,” ujarnya.

“Sedangkan untuk tahun 2023 lalu, setidaknya ada 93 orang tenaga kerja yang melapor, itu dari 39 perusahaan,” sambungnya.

Ia mengklaim, dari laporan 61 pekerja pada tahun ini, setidaknya ada 20 pekerja dari 12 perusahaan yang menemui kesepakatan.

“Alhamdulillah tahun ini ada 20 orang dari 12 perusahaan yang masalahnya selesai setelah kita mediasi,” imbuhnya.

“Artinya di situ ada perjanjian bersama dan kesepakatan antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah,” tandasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)