Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sebut Lebih Hemat

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD.

Selama ini, kata Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. 

Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD.

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.

PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pileg dan Pilpres.

Selama ini, Pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada Pilpres. 

"Pilpres dan Pileg perlu dipisahkan, sehingga Pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi Pileg dulu baru kemudian Pilpres," paparnya.

Senada dengan PKB, Partai Golkar juga setuju dengan usulan Prabowo itu.

"Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem Pemilu maupun sistem Pemilukada," kata Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. 

Sarmuji mengatakan, pihaknya butuh waktu untuk menyusun kajian mengenai perubahan sistem politik di Indonesia.

Namun, Golkar setuju bahwa Pilkada langsung yang diterapkan saat ini memerlukan biaya tinggi. 

"Ketua Umum Partai Golkar sudah menginisiasi dan menyuarakan. Kalau Pak Prabowo tadi bahkan sampai berkomentar, Pak Presiden di arahannya ini kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini karena banyaknya ketua umum partai. Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauan bersama," tandasnya. (tribunnews)