Biaya Haji 2025 Bakal Lebih Murah, Waktu juga Dipangkas

Tapi, kemungkinan ini perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi. 

"Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kewenangannya Saudi Arabia," jelasnya. 

Sementara itu, Nasaruddin mengungkit pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin ibadah haji 2025 lebih efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurutnya, Prabowo ingin ketertiban dan efisiensi dalam ibadah haji 2025. 

"Nah Bapak Presiden, sesuai dengan arahan melalui Pak Dasco, ingin bahwa jemaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya," imbuh Nasaruddin.

Usulkan Biaya

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) segera menetapkan dan mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf pada Rabu (4/12/2024) malam. 

“Kami menunggu usulan pemerintah BPIH. Sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi delapan. Kecuali yang dulu,” ujar Marwan, Rabu malam.

“Yang dulu itu kami tidak setuju karena tidak menyebut Badan (Penyelenggara Haji). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, segera usulkan lagi,” imbuh dia. 

Menurut Marwan, Komisi VIII DPR sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk diizinkan menggelar rapat kerja di tengah masa reses, jika Kemenag dan BPH telah mengusulkan besaran BPIH 2025.

Adapun masa reses DPR RI akan berlangsung mulai 6 Desember 2024. Marwan khawatir tak ada lagi waktu untuk membahas dan mengesahkan besaran BPIH 2025 jika menunggu masa reses selesai pada Januari 2025. 

“Kami sedang menunggu ini, dan bahkan kami sudah meminta izin kepimpinan DPR untuk bersidang di masa reses. Itu saking seriusnya kami,” kata Marwan.

“Tapi kalau enggak ada kesepakatan di pemerintah ya kami akan umumkan juga, bukan di Komisi VIII salahnya, jangan disebut-sebut Komisi VIII,” ujar dia. 

Marwan memastikan Komisi VIII DPR RI tak akan menunda-nunda pengesahan anggaran yang diusulkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025, jika memang sudah dianggap cukup dan memadai.