Berita Nasional

Biaya Haji 2025 Bakal Lebih Murah, Waktu juga Dipangkas

Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah mengusahakan agar biaya haji 2025 bisa lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tribun Lampung
Ilustrasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah mengusahakan agar biaya haji 2025 bisa lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Haji khusus atau ONH Plus dianggap lebih siap menerima kuota tambahan itu. Meski ia tidak memungkiri, hal ini tetap menyalahi aturan dari yang semula ditetapkan 8 persen. 

"Tapi tetap, kan dianggap tidak mengikuti keputusan Panja, tidak sesuai dengan Perpres. Tapi kita siap memperbaikinya untuk tahun ini," kata dia. 

Kemenag akan rapat dengan Menteri Haji Arab Saudi pada 13 Januari 2025. Rapat ini membahas ketertiban dan pelaksanaan haji, terlepas dari permintaan kuota tambahan. Pemerintah juga tidak berencana membahas permohonan kuota tambahan dengan Pemerintah Arab Saudi. 

"Karena siapa tahu nanti tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini. Tapi kalau itu dimungkinkan dengan segala sesuatunya secara profesional, tidak tertutup kemungkinan untuk (kuota tambahan) itu," ucap Syafi'i. 

Perkampungan Jemaah

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ingin ada perkampungan jemaah Indonesia di Arab Saudi. Nasaruddin menjelaskan, perkampungan itu akan dipakai oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia demi efisiensi. 

"Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umrah yang lain," ujar Nasaruddin di Istana, Jakarta, Jumat (27/12/2024). "Dan itu sangat efisien, sangat menghematlah," tegasnya. 

Hanya saja, perkampungan Indonesia ini belum akan direalisasikan di musim haji 2025. Nasaruddin mengatakan, pembangunan perkampungan Indonesia di Arab Saudi baru akan dibahas setelah haji 2025. 

"Belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih reguler, masih seperti biasa ya," kata Nasaruddin. 

Meski demikian, kata Nasaruddin, pihaknya sudah mulai memikirkan alternatif yang bisa dilakukan sembari menunggu perkampungan Indonesia. "Tapi sambil jalan, kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan. Dan itu makanya kita mulai berpikir sekarang ini apa-apa yang bisa kita lakukan lebih efisien, lebih efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan," imbuhnya. 

Hapus Kendaraan

Di sisi lain, Kemenag menghapus kendaraan tak layak pakai dari Kantor Urusan Haji Arab Saudi. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Ali Ramdhani mengatakan, penghapusan kendaraan tak layak pakai ini sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. 

"Fokusnya termasuk ambulans yang akan digunakan jemaah, kendaraan untuk kontrol, monitoring, dan layanan lainnya," ujar Ali dalam keterangan pers, Jumat (20/12/2024). 

Dia tidak mendetailkan berapa mobil yang dihapus. Namun, yang pasti, mobil yang dihapus akan diganti dengan pengadaan kendaraan baru melalui jalur sewa atau pembelian. 

“Sarana kendaraan dipersiapkan untuk memastikan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan lancar. Petugas di Arab Saudi diharapkan dapat menyelesaikan tugas ini dalam waktu dekat di akhir tahun 2024 ini,” ujar dia. 

Selain itu, Kemenag menetapkan standar biaya masukan lainnya (SBML) atau standar biaya khusus untuk mendukung kesejahteraan pegawai non-ASN di Kantor Urusan Haji di Arab Saudi. Menteri Keuangan telah menyetujui usulan ini, yang mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga administrasi, sopir, dan keamanan. 

“Langkah ini dirancang untuk mendukung semua tahapan pelayanan, termasuk penanganan persoalan pasca-haji, seperti jemaah yang sakit dan tertinggal dari rombongan,” ujar Ali. 

Kemenag juga telah menyelesaikan regulasi terkait standar biaya harian bagi petugas yang mendampingi pelaksanaan haji di Arab Saudi. Hal ini mencakup petugas dari Kementerian Agama, tenaga kesehatan, hingga TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan jemaah. 

Anggaran untuk kebutuhan ini sudah disiapkan melalui APBN atau DIPA Kemenag RI dan tidak mengganggu biaya haji yang berasal dari jemaah. "Ini membuktikan bahwa Kementerian Agama serius, tidak hanya dalam perencanaan program tetapi juga dalam penyiapan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan ibadah haji," ucap Ali. “Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” katanya. (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved