Berita Lampung

DPRD Lampung Soroti Masalah Defisit Anggaran hingga PAD

Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi rekomendasi.

Dokumentasi Humas DPRD Lampung
SERAHKAN HASIL KERJA - Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris (kiri) saat menyerahkan rekomendasi kepada Pj Sekprov Lampung, Fredy, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Lampung, Senin (3/1/2025). DPRD Lampung menyoroti terkait defisit anggaran hingga PAD. 

Menurutnya, langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta potensi PAD di tahun selanjutnya. 

"Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini merupakan solusi konkrit untuk meningkatkan PAD Lampung, Hal ini karena PKB merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD," ujar Munir saat diwawancarai, seusai rapat Paripurna Pansus LHP BPK, Senin (3/2/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengungkapkan alasan pemutihan pajak kendaraan bermotor diawal tahun ini.

Menurutnya, hal ini penting untuk memperkirakan potensi pendapatan dalam anggaran tahun 2025, serta tahun selanjutnya.

"Kenapa diawal tahun, agar Gubernur bisa mendapatkan gambaran tentang potensi pendapatan pada tahun depan dari sektor pajak kendaraan bermotor" ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan bahwa dalam APBD 2025, Pemprov Lampung memproyeksi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 720 Miliar. 

Dia pun menilai angka tersebut perlu ditelaah lebih lanjut, apakah terlalu besar atau kecil.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Hurri Agusto)

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved