Pansus LHP BPK Soroti Target PAD Lampung Rp 5,1 Triliun Tak Tercapai

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), soroti sejumlah persoalan terkait pengelolaan kinerja APBD Lampung TA 2023 hingga semester 1 TA 2024.

Sejumlah persoalan yang menjadi rekomendasi dalam LHP BPK tersebut terutama masalah tunda bayar, defisit anggaran, hingga realisasi PAD Lampung.

Hal tersebut diketahui dalam rapat paripurna hasil kerja Pansus LHP BPK, DPRD Lampung, terkait pengelolaan kinerja APBD Lampung TA 2023 hingga semester 1 TA 2024, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Lampung, Senin (3/1/2025).

Sekretaris Pansus LHP BPK, DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi rekomendasi, terutama masalah tunda bayar, defisit anggaran, serta realisasi PAD Lampung.

Khusus untuk PAD Lampung, Munir mengatakan, dalam pembahasan pansus ditemukan realisasi PAD Lampung 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Di mana, dalam APBD Perubahan, target PAD 2024 ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun, tetapi menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi yang dicapai hanya sekitar Rp 3,3 triliun.

"Jika angka ini benar, maka ada penurunan sekitar Rp 466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi PAD mencapai Rp3,7 triliun."

"Artinya, target PAD kita tidak tercapai,” ujar Munir saat diwawancara seusai rapat paripurna, Senin (3/1/2025).

Di samping itu, Munir juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin berat dengan adanya tunda bayar dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, yang mencapai sekitar Rp 1,4 triliun.

Sementara, kata dia, target PAD Lampung 2025 dipatok sebesar Rp 4 triliun.

Menurutnya, ini merupakan persoalan yang sangat serius, karena PAD adalah jantung keuangan Provinsi Lampung. 

"Jika tidak dikelola secara baik, maka pemerintahan ke depan bisa terganggu," ujar Munir.

"Bagaimana infrastruktur bisa dibangun dan mendukung petani dan mempercepat  pertumbuhan ekonomi, jika keuangan daerah dalam kondisi seperti ini," tambahnya.

Munir melanjutkan, Pansus DPRD Lampung meminta Pemprov Lampung lebih cermat dalam pengelolaan keuangan.

"Tentu agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menghambat kesejahteraan masyarakat," tandas Munir.

Tribunlampung.co.id masih mencoba mengonfirmasikan hasil kerja Pansus LHP BPK, DPRD Lampung tersebut kepada Pemprov Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )