Berita Lampung

Soroti Konflik Satwa dan Manusia di Lampung Barat, Parosil: Harus Ada Solusi Terbaik

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti konflik satwa liar dan manusia yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Suoh.

Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi Diskominfo Lampung Barat
KONFLIK SATWA LIAR - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Suoh dan BNS, Selasa (11/3/2025). 

“Namun harus dengan cara humanis dan bijaksana.

Kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka, harus bisa menjamin keberlanjutan hidup mereka," terusnya.

Terakhir orang nomor satu di Lampung Barat itu berharap keresahan masyarakat Suoh dan BNS terkait teror satwa liar tersebut segera berakhir.

“Poin paling penting dari sudut pandang Pak Bupati dari pertemuan ini bagaimana suasana bisa selasu aman dan damai,” ucapnya.

“Puasa dan Idul Fitri tahun ini masyarakat kita dapat menjalani dengan tenang, khusuk serta tenteram, jangan ada rasa keresahan,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial terkait penyelesaian konflik satwa liar yang berada di Suoh dan BNS.

Menurutnya, penyelesaian konflik satwa liar dan manusia di lokasi tersebut harus dipelajari secara bijak dan komprehensif.

“Karena kalau kita lihat program HKM, konsep dari HKM itu sendiri Pak Bupati bupati ada kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pemda dengan petani yang menggarap di kawasan,” jelasnya.

“Dalam hal ini, masyarakat tentunya bisa mengambil hasilnya dan melindungi kawasan hutannya," sambung Edi.

Edi Novial berharap dengan adanya Pilpres Nomor 5 tahun 2025 bisa lakukan konsultasi kepada Kementerian Kehutana.

“Karena yang pertama. Pilpres itukan ditarhetkan masalah sawit, perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan di sini belum ada,” sebutnya.

“Hanya ada petani murni ga g menggarap kebun, tidak ada yang sampaikan dengan lima hektar untuk satu orang," lanjutnya. 

Artinya, lanjut Edi, penyelesaian konplik yang melibatkan orang banyak ini harus dengan bijaksana dna solutif.

“Jangan sampai justru hal ini malah menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” pungkas Edi.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved