Berita Lampung
Soroti Konflik Satwa dan Manusia di Lampung Barat, Parosil: Harus Ada Solusi Terbaik
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti konflik satwa liar dan manusia yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Suoh.
Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Reny Fitriani
“Namun harus dengan cara humanis dan bijaksana.
Kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka, harus bisa menjamin keberlanjutan hidup mereka," terusnya.
Terakhir orang nomor satu di Lampung Barat itu berharap keresahan masyarakat Suoh dan BNS terkait teror satwa liar tersebut segera berakhir.
“Poin paling penting dari sudut pandang Pak Bupati dari pertemuan ini bagaimana suasana bisa selasu aman dan damai,” ucapnya.
“Puasa dan Idul Fitri tahun ini masyarakat kita dapat menjalani dengan tenang, khusuk serta tenteram, jangan ada rasa keresahan,” tutupnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial terkait penyelesaian konflik satwa liar yang berada di Suoh dan BNS.
Menurutnya, penyelesaian konflik satwa liar dan manusia di lokasi tersebut harus dipelajari secara bijak dan komprehensif.
“Karena kalau kita lihat program HKM, konsep dari HKM itu sendiri Pak Bupati bupati ada kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pemda dengan petani yang menggarap di kawasan,” jelasnya.
“Dalam hal ini, masyarakat tentunya bisa mengambil hasilnya dan melindungi kawasan hutannya," sambung Edi.
Edi Novial berharap dengan adanya Pilpres Nomor 5 tahun 2025 bisa lakukan konsultasi kepada Kementerian Kehutana.
“Karena yang pertama. Pilpres itukan ditarhetkan masalah sawit, perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan di sini belum ada,” sebutnya.
“Hanya ada petani murni ga g menggarap kebun, tidak ada yang sampaikan dengan lima hektar untuk satu orang," lanjutnya.
Artinya, lanjut Edi, penyelesaian konplik yang melibatkan orang banyak ini harus dengan bijaksana dna solutif.
“Jangan sampai justru hal ini malah menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” pungkas Edi.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)
Petani Pringsewu Andalkan Padi Unggul Inpari 32 dan Cakra Buana |
![]() |
---|
Tak Punya Wewenang, Pemprov Lampung Beri Solusi Bagi Peminat KPR FLPP |
![]() |
---|
Dinas PKPCK Lampung Tak Ikut Andil Program KPR FLPP 26.000 Unit, Sebut Kewenangan di Pusat |
![]() |
---|
Belum Punya GIS, Distan Pringsewu Andalkan Koordinasi Atur Irigasi |
![]() |
---|
Distan Pringsewu Atasi Risiko Kekeringan dengan Tanam Genjah dan TOT |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.