Wapres Gibran Rakabuming Raka Tepergok Follow Akun Instagram Judi Online

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terpantau mengikuti (follow) akun judi online (judol) di Instagram pribadinya (@gibran_rakabuming).

Aksi Gibran Rakabuming Raka tepergok ikuti akun judol terungkap lewat cuitan dari akun @ReimuCxre di media sosial X pada Selasa (3/6/2025) kemarin. 

Kabar terbaru, pihak istana klarifikasi soal Gibran Rakabuming Raka mengikuti akun bernama @xxxx_jaxxxx.game yang saat ini memuat konten judi online.

Berdasarkan hasil penelusuran digital oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, akun @xxxx_jaxxxx.game diketahui telah dibuat sejak November 2022.

Akun tersebut telah mengganti nama akun (username) sebanyak tujuh kali.

"Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten judol seperti sekarang ini," tulis BPMI Setwapres dalam keterangan resminya, Rabu (4/6).

"Melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas," sambungnya. 
 
Adapun akun@gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini.

Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut.

Imbas viralnya pemberitaan, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten judol.

Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat.

Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming

Sederet jenderal purnawirawan tanda tangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden RI.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Forus Purnawirawan TNI, Bimo Satria.

Diketahui, surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).