Korupsi Gerbang Rumdin Bupati Rp 3,8 Miliar, Mantan Kadis PUPR Lampung Timur Ditahan

Saat dibawa menuju mobil tahanan, Subandri dikawal ketat petugas Kejati Lampung dan TNI AD. Ia hanya bisa tertunduk lemas. 

Diketahui, Subandri menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Lampung pada Selasa (16/6/2025) malam. 

Diperiksa mulai pukul 19.00 WIB, ia langsung dibawa ke mobil tahanan pada pukul 21.07 WIB.

Masagus menyebutkan, Subandri Bachri akan ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung selama 20 hari ke depan. 

"Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bandar Lampung untuk 20 hari ke depan," kata Masagus. 

Subandri akan dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 

Kemudian subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Periksa 37 Saksi

Kejati Lampung telah memeriksa 37 saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi gerbang rumah dinas Bupati Lampung tahun anggaran 2022. 

"Ada 37 saksi yang sampai saat ini telah kami lakukan pemeriksaan dalam kasus gerbang rumah dinas Bupati Lamtim pada era M Dawam Rahardjo," kata Masagus.

Menurut Masagus, ada kemungkinan muncul tersangka lain dalam kasus ini.

"Kemungkinan ada tersangka lainnya dalam kasus korupsi yang menjerat M Dawam Rahardjo, yang terlebih dahulu ditetapkan tersangka," kata Masagus. 

Ia menjelaskan, Subandri Bachri diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Kadis PUPR Lampung Timur.

Ia kemudian melakukan persekongkolan untuk memenangkan salah satu perusahaan sehingga mendapatkan proyek pembangunan atau penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022.

"Dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa," ucap Masagus. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)