Marak Guru Gugat Cerai Suami seusai Diangkat PPPK, Alasan Kemandirian Finansial

Pemicu utamanya adalah faktor ekonomi dan perselisihan yang sudah berlangsung lama. 

Status baru sebagai PPPK dengan gaji tetap dan tunjangan yang jelas, memberikan kekuatan finansial bagi para istri yang selama ini mungkin bergantung pada suami

"Pemicunya ekonomi. Salah satunya karena sekarang perempuannya sudah punya kemandirian ekonomi sebagai PPPK, sehingga menggugat cerai suaminya," tegasnya. 

Fenomena ini bukanlah berarti status ASN menjadi biang kerok terjadinya perceraian. 

Para ahli melihatnya sebagai "efek pelatuk" dari bom waktu masalah rumah tangga yang sudah lama terpendam.

Banyak dari perempuan ini diduga telah bertahun-tahun bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat (toxic relationship). 

Masalah seperti suami yang tidak memberi nafkah, pengangguran, judi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi alasan yang selama ini terpaksa ditelan karena ketiadaan pilihan.

Ketika SK PPPK diterima, yang berarti ada jaminan pendapatan bulanan yang stabil, mereka seolah menemukan pintu keluar. 

Kemandirian finansial memberi mereka keberanian dan kekuatan untuk lepas dari belenggu hubungan yang menyiksa.

Bagaimana dengan Aceh?

Di Aceh, perkara cerai gugat juga mendominasi dibanding cerai talak, yang terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir.

Mahkamah Syar’iyah Aceh mencatat, sebanyak 5.585 istri mengajukan gugat cerai suami sepanjang 2024, meningkat dari 4.726 perkara pada 2023.

Untuk tahun 2025, data perkara secara keseluruhan belum tersedia. Tetapi jika melihat per kabupaten/kota, kecenderungannya juga mengalami peningkatan.

Di Kota Banda Aceh misalnya, hingga Mei 2025 saja, tercatat lebih dari 300 gugatan cerai. 

Sementara pada tahun sebelumnya angka tersebut mencapai 800 lebih, dan mayoritas gugatan diajukan oleh pasangan muda.