Progres Sekolah Rakyat di Lampung Capai 70 Persen, MPLS Dijadwalkan 15 Agustus

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Sosial Provinsi Lampung mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah ini telah mencapai sekitar 70 persen.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari proyek nasional yang tersebar di 100 titik se-Indonesia.

Terbagi menjadi dua kategori: Satu A sebanyak 63 titik, dan Satu B sebanyak 37 titik. Provinsi Lampung masuk dalam kategori Satu B.

Kadissos Lampung Aswarodi menjelaskan, dari 37 titik kategori Satu B, baru tiga kabupaten di Indonesia yang progres renovasinya sudah di atas 90 persen.

Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lebak, Ponorogo, dan Pasuruan.

"Ketiga daerah itu telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 1 Agustus 2025. Sementara 34 titik lainnya, termasuk Lampung, progresnya masih sekitar 60 sampai 70 persen," ujar Aswarodi, Selasa (5/8/2025).

Karena belum rampung, Menteri Sosial bersama Presiden telah menyepakati bahwa proses belajar-mengajar untuk titik yang belum selesai akan dimulai pada 15 Agustus 2025, setelah renovasi tuntas.

Selama masa tunggu, pembelajaran tetap dilakukan secara daring. Namun, Aswarodi mengakui, metode tersebut belum bisa berjalan maksimal.

"Karena keterbatasan perangkat seperti gawai dan laptop, pembelajaran daring hanya berlangsung sekitar 30 menit per hari. Isinya lebih kepada pembekalan dan perkenalan, agar tetap seiring dengan tiga kabupaten lain yang sudah jalan," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya optimistis pembangunan fisik akan rampung sebelum 15 Agustus 2025.

“Kontrak pembangunan berakhir 17 Agustus, tapi kami upayakan selesai 100 persen sebelum tanggal 15. Kami mohon doa agar proses ini berjalan lancar,” tambahnya.

Rencana teknis juga sudah disusun. Para siswa dijadwalkan masuk asrama pada 13 Agustus, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan pada 14 Agustus. MPLS akan dimulai secara resmi pada 15 Agustus 2025.

“Asrama akan dibagi berdasarkan jenis kelamin, dengan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan, serta disesuaikan dengan kapasitas masing-masing,” pungkas Aswarodi.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)