Hakim Kabulkan Praperadilan Mantan Kadis PUTR Kota Metro, Status Tersangka Gugur

Sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yang tidak dijalankan oleh penyidik dalam perkara tersebut.

 "Kami mempelajari dokumen penyidikan yang diterima oleh klien kami, dalam proses penyidikan ternyata ditemukan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam KUHAP," kata Dede.

Namun tidak dijalankan oleh penyidik dan oleh karenanya hal tersebut telah menjadi dasar untuk membatalkan penetapan status tersangka kepada klien kami. 

Ia mengatakan, selama persidangan, tim kuasa hukum menghadirkan bukti-bukti berupa bukti surat dan ahli-ahli yang menguatkan argumen mereka. 

Mereka juga menyoroti proses penahanan dan penyitaan yang juga dibatalkan sebab ketetapan dan keputusan lebih lanjut atas dibatalkannya penetapan tersangka menjadi tidak sah.

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan ini, status tersangka Roby Kurniawan Saputra secara resmi dibatalkan oleh putusan Praperadilan.

Dede Setiawan berharap putusan ini bisa menjadi bahan korektif bagi para penegak hukum agar lebih cermat.

Serta teliti dan berhati-hati dalam menangani sebuah perkara pidana, terlebih karena penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan adalah bagian dari perampasan hak kemerdekaan seseorang.

Maka penyidikan yang dilakukan haruslah berpedoman pada ketentuan KUHAP untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) dari setiap warga negara yang menjadi subjek penyidikan tetap terjamin.

"Kami berharap melalui putusan ini, selain menjadi bahan korektif untuk APH dalam menangani suatu perkara pidana juga harus mengutamakan asas praduga tak bersalah dengan memberikan hak kepada subjek dalam penyidikan untuk mempersiapkan pembuktian," kata Dede

Karena penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan adalah perampasan kemerdekaan, maka sepatutnya pelaksanaan penyidikan harus dilandasi dengan kehati-hatian.

Hal tersebut guna menjamin keadilan bagi semua warga negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian lebih dari itu setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dimata hukum. 

Putusan ini menjadi preseden penting bahwa praperadilan adalah mekanisme yang efektif untuk mengontrol proses penyidikan secara horizontal agar tidak sewenang-wenang. 

Dede mengatakan, kliennya telah kembali berkumpul dengan keluarganya dan kemenangan ini menunjukkan pentingnya peran praperadilan dalam menjaga hak-hak individu di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)