LDS Sebut Pilkada Lewat DPR Hanya Perkuat Kontrol Elit Politik

Menurut Hariyadi, kondisi tersebut justru membuat kekuasaan eksekutif semakin dominan melalui sentralisasi kebijakan, melemahkan lembaga pengawas, serta penggunaan instrumen hukum untuk mengontrol kritik.

"Jika dibiarkan, ini berpotensi menjauhkan demokrasi dari cita-cita reformasi, yakni pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Menurut Hariyadi, demokrasi substansial semestinya menempatkan rakyat sebagai subjek politik aktif yang berhak menentukan arah kekuasaan, mengawasi pemerintah, dan menolak kebijakan yang menundukkan mereka.

"Tanpa itu, demokrasi kehilangan makna politiknya dan hanya menyisakan tata kelola kontrol atas rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Hariyadi menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan pengembalian kedaulatan ke tangan warga negara untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. 

Ia menegaskan, kekuasaan negara tidak boleh dipahami sebagai entitas yang berdiri di atas masyarakat, melainkan sebagai hasil kesepakatan bersama yang dibentuk untuk menjamin kepentingan umum.

Kedaulatan diposisikan sebagai milik bersama warga negara dan tidak dapat dipindahkan, diwakilkan, maupun dibagi ke dalam kepentingan partikular. Sebaliknya, pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kehendak kolektif yang telah dilembagakan dalam hukum.

"Selama pemerintahan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, kekuasaan tetap sah. Namun, ketika kekuasaan digunakan untuk melayani kepentingan kelompok atau individu tertentu, legitimasi politiknya melemah secara normatif," tegasnya.

"Keterlibatan warga menjadi syarat utama agar hukum tidak berubah menjadi alat dominasi. Kekuasaan yang dibatasi oleh kehendak umum justru memungkinkan terwujudnya kebebasan politik karena warga menaati hukum yang mereka rumuskan sendiri secara kolektif," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )