Berita Lampung

Buruh Berharap Pemprov Jadi Penengah Polemik TKBM di Pelabuhan Panjang

Dua gelombang massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026) terkait polemik TKBM di Pelabuhan Panjang.

Tayang:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
DATANGI KANTOR GUBERNUR 0 Dua gelombang massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dua gelombang massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

Meraka membawa aspirasi berbeda terkait polemik tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Gelombang pertama berasal dari Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP). 

Massa menyuarakan tuntutan terkait persoalan kesejahteraan buruh yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan kerja Pelabuhan Panjang.

Dewan Penasehat FBBMP, A. Kennedy, mengatakan salah satu persoalan utama yang disoroti pihaknya yakni dugaan pemotongan upah buruh melalui mekanisme koperasi.

Baca Juga: Peran Vital Pelabuhan Panjang, Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pupuk

Menurut Kennedy, aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan membubarkan koperasi maupun menciptakan kegaduhan di pelabuhan, melainkan meminta perhatian serius terhadap hak dan kesejahteraan buruh.

“Kami hanya ingin hak-hak buruh diperhatikan. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini terus berlarut tanpa penyelesaian,” ujarnya.

FBBMP mengklaim berdasarkan laporan para buruh, nilai potongan yang dialami pekerja diperkirakan mencapai sekitar Rp24 miliar per tahun dan disebut telah berlangsung kurang lebih tujuh tahun terakhir.

Selain dugaan potongan upah, kelompok ini juga menyoroti adanya dugaan potongan dana perumahan yang dinilai belum memiliki kejelasan peruntukan. 

Mereka meminta pemerintah ikut melakukan pengawasan agar hak-hak pekerja benar-benar terlindungi.

Kennedy menyebut terdapat sekitar 900 buruh yang terdampak persoalan tersebut.

Mereka berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi penengah sekaligus membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

FBBMP juga berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, persoalan hubungan industrial di Pelabuhan Panjang dapat ditata lebih baik sehingga tidak terus memicu konflik internal buruh.

Tak lama berselang, gelombang kedua datang dari perwakilan resmi Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved