Wagub Jihan Soroti Kinerja OPD, Program Pemerintah Harus Tepat Sasaran dan Efektif

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela soroti kinerja OPD Pemprov Lampung.
• Meminta seluruh OPD membuat program yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
• Jihan juga memberikan arahan kepada OPD untuk memperkuat komitmen pimpinan, menjaga integritas perencanaan dan kinerja.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela soroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD),  sebut program pemerintah harus tepat sasaran dan efektif.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi rencana serta anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).

Dalam arahannya, Jihan menilai pemerintah saat ini berada dalam ruang terbuka yang diawasi langsung oleh masyarakat. 

Karena itu, ia meminta OPD tidak lagi menjalankan program sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.

“Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegasnya.

Baca Juga: Wagub Jihan Minta Program LKKS Beri Dampak Langsung ke Masyarakat

Menurut Jihan, kegiatan capacity building tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus mempersiapkan penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia juga meminta agar SPIP tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan menjadi budaya kerja dan ideologi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Jihan menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh OPD. 

Salah satunya terkait penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.

Menurutnya, seorang pimpinan harus memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap sistem dan lembaga yang dipimpinnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas dalam perencanaan dan kinerja, penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan, optimalisasi peran APIP atau Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting partner, serta penanaman budaya akuntabilitas bagi seluruh ASN.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi asesor sekaligus memperkuat komitmen kepala daerah dan OPD dalam mitigasi risiko program kerja.

Ia menyebut tingkat maturitas SPIP Provinsi Lampung saat ini berada di Level 3 atau kategori terdefinisi dengan skor 3,200.

Sedangkan indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073.