Pemkab Lampung Tengah Bahas Kelanjutan Jaminan Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lampung Tengah bergerak cepat memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.
• Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna membahas perpanjangan rencana kerja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
• Rusmadi menegaskan bahwa Pemkab Lampung Tengah berkomitmen penuh memberikan perlindungan kesehatan yang merata.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah bergerak cepat memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna membahas perpanjangan rencana kerja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdakab Lampung Tengah, Rusmadi, di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lampung Tengah, Selasa (26/5/2026) kemarin.

Rusmadi menegaskan bahwa Pemkab Lampung Tengah berkomitmen penuh memberikan perlindungan kesehatan yang merata.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berkomitmen memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," ujar Rusmadi, Rabu (27/5/2026).

Rusmadi menilai diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang kuat antar-OPD agar program jaminan kesehatan ini tidak mandek dan tepat sasaran.

"Diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik antar-OPD terkait agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Menurut Rusmadi, perpanjangan rencana kerja untuk peserta PBPU dan BP ini membutuhkan ketelitian tinggi dari berbagai lini.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Target akhirnya adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tidak terganggu.

“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar proses perpanjangan rencana kerja dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal,” jelas Rusmadi.

Masih dikatakan Rusmadi, untuk mendukung kelancaran program PBPU dan BP di Bumi Beguwai Jejamo Wawai ini, rakor tersebut menggarisbawahi beberapa poin krusial yang harus segera dieksekusi oleh dinas terkait.

Di antaranya validasi data peserta untuk memastikan penerima bantuan jaminan kesehatan benar-benar masyarakat yang membutuhkan dan datanya akurat.

Lalu sinkronisasi kemampuan fiskal daerah untuk mendanai kelanjutan program atau kesiapan anggaran.