Akademisi Unila: Aksi Mahasiswa Jadi Alarm Politik

Ringkasan Berita:

• Darmawan Purba menilai tuntutan mahasiswa tidak sekadar mencerminkan protes di jalanan, tetapi juga menjadi alarm politik bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dijalankan. 
• Hal itu disampaikan Darmawan terkait aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).
• Menurut Darmawan, aksi mahasiswa perlu dibaca sebagai sinyal korektif terhadap arah kebijakan negara, terutama terkait prioritas belanja publik, tekanan ekonomi masyarakat, hingga kualitas demokrasi.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat kebijakan Darmawan Purba menilai tuntutan mahasiswa tidak sekadar mencerminkan protes di jalanan, tetapi juga menjadi alarm politik bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dijalankan. 

Hal itu disampaikan Darmawan untuk menanggapi aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan gedung DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Menurut Darmawan, aksi mahasiswa yang mengemukakan berbagai tuntutan kepada pemerintah perlu dibaca sebagai sinyal korektif terhadap arah kebijakan negara, terutama terkait prioritas belanja publik, tekanan ekonomi masyarakat, hingga kualitas demokrasi.

“Dari sisi dampak gerakan mahasiswa, tuntutan yang disuarakan menunjukkan adanya keresahan sosial terhadap arah belanja pemerintah. Mahasiswa melihat adanya ketegangan antara program-program prioritas pemerintah dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, harga bahan pokok, BBM, dan perlindungan hak warga,” kata dosen FISIP Unila itu, Selasa (16/6/2026).

Darmawan menjelaskan, dampak gerakan tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk demonstrasi, tetapi juga melalui munculnya tekanan moral dan politik agar pemerintah lebih transparan dalam menentukan prioritas fiskal.

“Kondisi saat ini berada dalam fase yang sensitif. Di satu sisi, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, persoalan subsidi energi, dan ketidakpastian ekonomi,” imbuh Darmawan.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus benar-benar hati-hati. Program besar boleh dijalankan, tetapi harus terukur, transparan, tidak membebani ruang fiskal, dan tidak mengorbankan sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” lanjut dia.

Terkait kebijakan fiskal, kata Darmawan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa APBN berpihak pada kebutuhan publik yang paling mendasar. 

Tuntutan mahasiswa mengenai pendidikan gratis, penurunan harga bahan pokok dan BBM, hingga wacana pajak kekayaan mencerminkan dorongan agar kebijakan fiskal lebih berkeadilan.

“Artinya, beban penyesuaian ekonomi jangan hanya jatuh kepada masyarakat bawah dan kelas menengah, tetapi juga harus menyentuh kelompok ekonomi yang memiliki kapasitas lebih besar,” jelas dia.

Dari sisi politik domestik, lanjut Darmawan, terlihat adanya peningkatan ketegangan antara kebutuhan menjaga stabilitas dan tuntutan legitimasi publik. 

“Pemerintah memang membutuhkan stabilitas untuk menjalankan agenda pembangunan, namun ruang kritik masyarakat tetap harus dijaga,” kata Darmawan.

Menurutnya, stabilitas tidak boleh dibangun dengan cara mengabaikan kritik publik, mempersempit ruang sipil, atau memperkuat kesan militerisme dalam urusan sipil. 

Dalam demokrasi, kritik mahasiswa adalah bagian dari mekanisme kontrol sosial.

“Karena itu, respons terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mahasiswa, menjelaskan dasar kebijakan secara terbuka, serta mengevaluasi program-program yang dinilai membebani fiskal negara.”