Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Prabowo Ikuti Jejak Diplomasi sang Ayah

Perwakilan selanjutnya adalah Benua Asia dan Afrika, yang merupakan bekas negara terjajah yang sekarang mulai mampu berkinerja secara modern. 

Kemudian, kata Reza, perwakilan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perwakilan negara pendukung perdamaian dunia lewat misi perdamaian PBB, hingga perwakilan negara yang mampu membangun secara berkelanjutan dan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan dan perdamaian dunia. 

Sementara itu, terkait absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Umum PBB selama ini, Reza meyakini pasti ada penyebabnya. 

"Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut," kata Reza. 

"Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan penyelesaian atas masalah-masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling memengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus," imbuhnya.

Cetak Sejarah

Ketibaan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (20/9/2025) sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau Minggu (21/9/2025) akan menjadi titik awal momen bersejarah. 

Pasalnya, kunjungan Prabowo ke AS kali ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan menghadiri secara langsung sidang umum PBB setelah 10 tahun lamanya kehadiran Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu). Prabowo juga akan berpidato di urutan ketiga dalam sidang itu. 

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai, kehadiran Prabowo dalam sidang umum PBB mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, Prof Sumitro Djojohadikusumo. 

Ia menilai ini merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Oleh karenanya, kehadiran Prabowo akan menjadi jejak perjuangan sang ayah. 

“Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (21/9/2025). 

Diketahui, Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan posisinya di dunia.

Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A Lovett. 

Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia.

Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB.