Menkeu Purbaya Pangkas Anggaran TKD 2026, Gubernur Jambi: Luar Biasa Dampaknya

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Tahun 2026 itu sisa Rp 6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun dari potongan Rp 3,5 triliun itu terbesar ada di DBH. Jadi DBH kira itu 60 persen," ujar Sherly usai menghadiri audiensi APPSI dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Sherly menyatakan, Menkeu Purbaya akan mencarikan solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil meski ada pemangkasan TKD tersebut.

Adapun pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tadi, Sherly bilang seluruh gubernur yang hadir juga menyuarakan pendapat yang sama terkait pemangkasan TKD. Mereka sepakat untuk tidak dipangkas tahun 2026.

"Kita masing-masing gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Menteri Keuangan, karena dengan perencanaan dana transfer ke daerah yang hanya cukup untuk belanja rutin, belanja jalan, infrastruktur dan jembatan menjadi sangat berkurang," kata Sherly.

"Kami meminta agar tidak ada pemotongan," imbuh dia menegaskan.

Terakhir, Sherly menegaskan bahwa secara umum seluruh kepala daerah yang hadir dalam audiensi ini keberatan atas pemotongan TKD tahun 2026.

"Semuanya tidak setuju, karena ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan rata-rata 20-30 persen untuk level provinsi," tegas dia.

Hal yang Normal

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penolakan APPSI terkait rencana pemangkasan anggaran TKD tahun 2026. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan hal yang wajar.

"Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal," ujar Purbaya usai audiensi dengan APPSI di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah akan memantau kondisi keuangan nasional pada akhir triwulan II tahun 2026 sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, coretax-nya bagus, bea cukai dan pajak enggak bocor, harusnya naik semua. Kalau naik semua, kita bagi," kata Purbaya.

Adapun anggaran TKD dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, untuk tahun 2026, alokasinya direncanakan turun menjadi Rp 692,9 triliun.

Berita selanjutnya Brigadir N Akui Selingkuh dengan Istri Aipda IS, Reaksi Suami W Disorot