KPU Surakarta Sudah Musnahkan Salinan Dokumen Jokowi Saat Nyalon Wali Kota Solo

Ringkasan Berita:

• Dalam sidang sengketa informasi KIP, KPU Surakarta mengaku telah memusnahkan salinan dokumen pencalonan Jokowi sebagai Wali Kota Solo, dengan alasan mengikuti Jadwal Retensi Arsip (JRA) internal.
• Majelis hakim KIP menilai pemusnahan itu bertentangan dengan UU Kearsipan yang mewajibkan penyimpanan minimal lima tahun, terutama karena dokumen pejabat publik berpotensi disengketakan.
• Roy Suryo mengkritik keras KPU Surakarta karena dinilai tidak memahami UU Keterbukaan Informasi Publik.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Perdebatan sengit terjadi saat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Surakarta secara tegas mengungkap jika mereka telah memusnahkan salinan dokumen Joko Widodo ( Jokowi ).

Salinan dokumen Jokowi yang dimusnahkan tersebut yakni saat ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pertama kali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.

Secara tegas pula KPU Surakarta menyampaikan, jika apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan aturan Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Surakarta.

Hal tersebut disampaikan KPU Surakarta saat mereka menjadi satu di antara termohon dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Adapun sidang sengketa informasi publik tersebut digelar di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/11/2025).

Sengketa informasi publik adalah perselisihan antara pemohon informasi dengan badan publik akibat tidak diberikannya informasi, ditolak, atau tidak ditanggapinya permintaan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Biasanya sengketa ini diselesaikan melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi. Bila belum puas, para pihak dapat melanjutkan ke pengadilan.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, pengakuan KPU Surakarta terkait pemusnahan dokumen penting tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar.

Terutama, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kearsipan.

Diketahui, gugatan sengketa informasi publik tersebut diajukan oleh organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).

Saat persidangan, Ketua Majelis Hakim KIP, Rospita Vici Paulyn, mendesak perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) KPU Surakarta selaku Termohon untuk menyerahkan arsip salinan ijazah Jokowi saat pendaftaran calon Wali Kota Solo.

Namun, Termohon dengan tegas menyatakan arsip tersebut sudah tidak ada.

"Ini yang tadi menjadi pertanyaan, itu kan sudah sesuai dengan JRA buku agenda kami, musnah," jawab perwakilan KPU Surakarta.

Termohon berdalih bahwa langkah pemusnahan itu telah sesuai dengan pedoman internal, yaitu Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Surakarta.

Baca juga: Alasan Sebenarnya Mahfud MD Ogah Ikut Bicara Soal Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Perdebatan Sengit Batas Waktu Penyimpanan

Penjelasan Termohon memicu perdebatan sengit dengan majelis hakim.