Prabowo Bongkar Pebisnis yang Puluhan Tahun Makan Uang Negara, "Beli Data dari Luar"

"Negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden," ujar Mahfud menirukan pernyataan Presiden.

Presiden, kata Mahfud membeberkan data perbedaan laporan ekspor Indonesia dengan catatan negara tujuan.

Data itu ujar Mahfud didapat Prabowo dari luar negeri dengan membelinya.

“Beliau memberi contoh, Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton, tapi negara tujuan mencatat impor 100 juta ton. Presiden mengatakan, ‘Ini bukan data dari dalam, saya beli data dari luar,’” kata Mahfud.

Jadi, kata Mahfud, Prabowo tahu perusahaan mana saja dan pebisnis siapa saja yang puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara berdasarkan data tersebut.

"Beliau tahu perusahaan ini nih, sekian 34 tahun makan uang negara, ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa gak mau menyumbang ke negara? Katanya kita harus nasionalis," kata Mahfud.

Minta Kapolri dan Panglima TNI Bela Rakyat

Lalu tambah Mahfud, Prabowo berbicara langsung ke Kapolri dan Panglima TNI yang hadir saat itu.

"Polisi tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih. Kekayaan kita diambil sampai gini," kata Mahfud menirukan Prabowo.

Mahfud MD juga menirukan saat Prabowo berbicara ke Kapolri dan Panglima TNI bahwa bintang 4 di pundaknya tidak berguna jika tidak membantu rakyat.

"Presiden bilang begini, kamu Pak Listyo (Kapolri), Pak Agus Panglima, gak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik, kita punya kekayaan," papar Mahfud

Prabowo, ujar Mahfud, menilai praktik tersebut merugikan negara selama puluhan tahun, dan meminta aparat penegak hukum serta militer bersikap tegas. 

Karenanya kata Mahfud Presiden bilang, tidak ada gunanya bintang empat kalau tidak bisa membela rakyat.

Menurut Mahfud, semangat Presiden sangat kuat dalam menegakkan nasionalisme dan mendorong penertiban sektor sumber daya alam.

Namun, Mahfud juga menilai tantangan terbesar adalah konsistensi pelaksanaan di tingkat bawah.

“Pidato Presiden jelas, baik terbuka maupun tertutup. Tinggal bagaimana komitmen itu benar-benar dijalankan, di bawah,” kata Mahfud.