Prabowo Bongkar Pebisnis yang Puluhan Tahun Makan Uang Negara, "Beli Data dari Luar"

Mahfud juga menyinggung adanya “penyelundupan norma” dalam penjelasan undang-undang yang sebelumnya memungkinkan perwira Polri ditempatkan di jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri.

Terkait komposisi Komisi Reformasi Polri yang memuat lima jenderal aktif dan purnawirawan, Mahfud memahami kebimbangan publik.

Namun ia menegaskan bahwa pembentukan komisi merupakan kewenangan langsung Presiden Prabowo.

“Saya tidak memilih anggota. Presiden membentuk, dan saya yakin tim ini tetap akan menghasilkan rekomendasi yang berarti,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa sejauh dua minggu bekerja, komunikasi antaranggotanya berjalan baik, dan seluruh anggota sependapat mengenai masalah utama dalam tubuh Polri.

Perbedaan pandangan, kata Mahfud, mungkin baru muncul saat membahas rumusan solusi, namun hal itu merupakan bagian dari proses kerja komisi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri direncanakan bekerja hingga 7 Desember dengan fokus merumuskan rekomendasi struktural, prosedural, dan etis untuk memperbaiki kinerja serta akuntabilitas institusi kepolisian.