Pakar Militer Bicara Ratusan Jenderal dan Kolonel tanpa Jabatan, Singgung Tentara di Era Soeharto

Lebih dekat Tribn Lampung, subscribe channel video di bawah ini:

Solusi terbaik untuk mempekerjakan kembali para perwira nirjabatan ini, kata Sisriadi, adalah pendirian lembaga lintas matra bernama Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) di tiga zona wilayah Indonesia.

Pembentukan badan komando ini digagas tahun 2010, tapi urung terealisasi karena anggaran pemerintah yang terbatas.

Sisriadi mengatakan rencana itu kini telah disetujui Presiden Joko Widodo dan akan segera bergulir.

"Kalau sudah ada tiga Kowilhan, akan ada 60 jabatan jenderal baru dan 240 kolonel bisa terserap," kata Sisriadi.

• TGB Zainul Majdi Ungkap Pesan Sahabatnya yang Cerita Masa Lalu Presiden Jokowi dan Keluarga

• Cara Unik Kebun Binatang Sambut Valentine, Namai Kecoak dengan Nama Mantan Lalu Jadi Santapan Hewan

• Resmi Pendaftaran PPPK atau P3K, Portal Sudah Bisa Diakses Panduan dan Tata Cara Daftar

Lebih dari itu, tanpa keterlibatan di ranah sipil pun Sisriadi mengklaim kerugian anggaran akibat organisasi TNI yang terlampau gemuk akan tuntas setidaknya tahun 2023.

Dasarnya adalah Peraturan Panglima TNI40/2018.

Ia menyebut beleid itu menyesuaikan masa kerja pangkat tertentu dengan usia pensiun perwira yang berubah sejak pengesahan UUTNI.

"Revisi undang-undang butuh waktu. Ketika selesai, mungkin sudah tidak ada lagi persoalan kelebihan perwira."

"Setelah perubahan masa pangkat, secara alamiah 3-5 tahun ke depan jumlah perwira akan kembali normal," ujarnya.(*)

Artikel telah tayang sebelumnya di TribunWow.com: Ratusan-jenderal-dan-kolonel-tni-menganggur-hanya-ikut-apel-muncul-wacana-masuk-ke-lembaga-sipil