Wali Kota Optimis Bisa Melebihi Target, Meski MCP Kota Bandar Lampung 2019 Baru Mencapai 26 Persen

Sedangkan Manajemen ASN baru mencapai 6 persen dan Optimalisasi Pendapatan Daerah 0 persen.

• Herman HN Hadiri Rakor dan Supervisi Aksi Pemberantasan Korupsi

Berlaku Nasional

Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah III, Dian Patria menyatakan, bahwa MCP berlaku nasional.

Hingga saat ini ada sebanyak 500 lebih kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diperlakukan MCP.

"Termasuk Lampung semuanya. Kita sudah roadshow dan untuk Bandar Lampung baru sekarang. Lanjut, besok Mesuji, Lampung Tengah, Metro. Jadi, kita sudah keliling dan ini nasional bisa dibuka website KPK dan dilihat seluruh Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, data aktual besar atau kecil itu relatif namun yang terpenting mau berbenah karena semakin terbuka akan terlihat bagaimana cara meningkatkannya.

"Rapat hari ini kan salah satunya tujuan untuk meningkatkan itu dan ini kolaborasi antar OPD. Tadi juga tidak semua laporan diunduh sehingga belum semua yang masuk ke dalam sistem," paparnya.

Lanjutnya mengatakan kendala lainnya mungkin di OPD sudah menyiapkan dan sudah mengirim ke inspektorat tapi belum sempat diupload.

"Atau mungkin masalah teknis di sistemnya KPK ada juga keterbatasan jadi mungkin pas diunduh eror. Itulah intinya," jelasnya.

"Tapi sekali lagi ini administratifnya. Administratifnya bisa bagus nih bisa jadi nanti OPD 100% atau PBJ 100%. Itu kan belum tentu terekam di MCP jadi maunya singkron keduanya," katanya.

Lanjutnya mengatakan Kota Bandar Lampung tentunya masih perlu peningkatan terkait dokumentasi tapi secara peningkatan pajak lumayan sekitar Rp 76 miliar dari laporannya.

"Nah tinggal bagaimana memastikan kinerja yang baik lebih ditingkatkan kembali," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)