Usut Tuntas Reklamasi Ilegal, Polda Maraton Lakukan Pemeriksaan. DPRD: Pengusutan Harus Menyeluruh!

"Ya kita sangat dukung pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum kasus ini. Harus sampai tuntas dan masuk ke pengadilan," ungkapnya.

Ia berharap, pihak kepolisian benar-benar tegak lurus dan bergerak dengan cepat jangan terlalu lama hingga terabaikan.

Wahrul menilai, dalam kasus semacam ini, pihak-pihak yang berkepentingan akan mengintervensi.

Karena itu, ia berharap kapolda Lampung dapat memantau langsung kasus ini.

• Perkara Reklamasi Pantai Marita Sari, Polda Lampung Periksa 10 Saksi

Langkah Konkret

Anggota DPRD Lampung Joko Santoso juga turut mengapresiasi langkah Polda Lampung mengusut persoalan reklamasi yang ada di Teluk Lampung.

Ia menilai, upaya Polda Lampung menangani kasus reklamasi ini merupakan langkah konkret untuk penegakan hukum.

Ia menegaskan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2018, reklamasi tidak boleh dilakukan sebelum ada izin-izin yang harus dipenuhi.

"Jadi semua bentuk reklamasi, Polda harus panggil. Dan harus menanyai proses perizinannya. Langkah ini sangat kita dukung. Dan jangan satu dua pengelola saja yang dimintai keterangan, pengelola pantai yang lain yang juga melakukan reklamasi harus ikut diperiksa," bebernya.

Sebagai wakil rakyat, ia juga mengimbau kepada Pemprov Lampung untuk tegas dalam menindaki persoalan perizinan.

"Kalau belum ada izin sudah melakukan aktivitas, tentu ini menyalahi prosedur dan merupakan pelanggaran," tegasnya.

Terpisah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Subakti menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait reklamasi Pantai Marita Sari.

"Masih pulbaket," tegasnya, kemarin.

Sementara untuk reklamasi di Pantai Sari Ringgung dan pantai lainnya, segera akan menyusul.

"Kita akan lihat," jelas Kombes Pol Subakti.

• Wisata Pantai Sari Ringgung Tak Punya Izin Reklamasi