Sidang Kasus Dugaan Suap Lampura

Anggota DPRD Lampura Setor Fee Rp 1,5 M, Fee Proyek Disetor di Rumah hingga Jalan untuk Bupati Agung

Proyek infrastruktur di Kabupaten Lampura ternyata tidak hanya dikerjakan rekanan kontraktor. Anggota DPRD kabupaten setempat juga kebagian jatah.

Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
Ilustrasi Agung Ilmu Mangkunegara. Anggota DPRD Lampura Setor Fee Rp 1,5 M, Fee Proyek Disetor di Rumah hingga Jalan untuk Bupati Agung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara ternyata tidak hanya dikerjakan rekanan kontraktor.

Anggota DPRD kabupaten setempat juga kebagian jatah proyek dan menyetorkan fee kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara melalui orang-orang kepercayaannya.

 Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara suap fee proyek infrastruktur Kabupaten Lampung Utara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (9/3/2020).

Dalam sidang tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan orang saksi untuk terdakwa Agung Ilmu, Raden Syahril (orang kepercayaan Agung), mantan Kadis PUPR Lampura Syahbudin, dan mantan Kadis Perdagangan Lampura Wan Hendri.

Adapun delapan orang saksi yang dihadirkan yakni Sekertaris Dinas PUPR 2015-2019 Susilo Dwiko, Bendahara Dinas PUPR Lampura Enda Mukti, mantan Kabid Bina Marga PUPR Lampura Yulias Dwiantoro, Kabid Cipta Karya PUPR Lampura 2015-2018 Yunanda.

Saksi Sidang Kasus Dugaan Suap Fee Proyek Lampura Ungkap Aliran Dana dari Anggota DPRD

Sidang Dugaan Suap Fee Proyek, Rekanan Sawer PNS Dinas PUPR Lampura, Yunanda: Uang Icip-icip

Lagi, Lampung Gagal Jadi Embarkasi Haji Penuh Tahun 2020, 3 Persyaratan Belum Terpenuhi

Tarif Tiket Kapal serta Cara Beli Tiket Kapal Online di Pelabuhan Bakauheni Tahun 2020

Saksi lain, pensiunan PNS/Kasi Pengawasan Dinas PUPR Lampura Mangku Alam, Kepala UPT Alat Perbekalan PUPR Lampura Helmi Jaya, PNS/PPK PUPR di Lampung Utara 2014-2018 Mulya Dwi Purnama, staf PPK Bidang Cipta Karya PUPR Lampura Iko Erzal Harditius.

Susilo Dwiko di hadapan majelis hakim membeberkan jika anggota DPRD Lampura NH menyetorkan fee untuk tujuh paket proyek. Uang fee yang diambil di rumah NH sebanyak Rp 1,5 miliar.

"Yang ngambil (uang fee) Fria, langsung ke adiknya (NH)," kata Susilo.

Selain itu, ada juga anggota DPRD Lampura lainnya, AD, yang menyetorkan fee sebesar Rp 350 juta.

Pengambilan fee kepada anggota DPRD Lampura ini, jelas Susilo, berdasarkan perintah Kepala Dinas PUPR Syahbudin.

Halaman
1234
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved